|
Peraturan Perundangan tentang
Pendidikan
Himpunan
Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei -
16 Juli 1945), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang berhubungan
dengan penyusunan Undang-undang
Dasar 1945.
Rancangan Produk Hukum
- Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR
- RUU
Cipta Kerja DPR
- Situs
RUU Sisdiknas Agustus 2022: Naskah
RUU, Tayangan,
Naskah
Akademik, Surat
Terbuka dari Aliansi Peduli Pendidikan.
Undang-undang
- 2 Tahun 2024:
Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan kedua atas
UU 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara. (offsite)
- 1 Tahun
2024: Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi
Elektronik. (offsite)
- 20 Tahun 2023:
Aparatur Sipil Negara. Mencabut UU
5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. (offsite)
- 21 Tahun 2023:
Perubahan pertama atas UU
3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (offsite)
- 1 Tahun 2023: Kitab
Undang-undang Hukum Pidana. (offsite)
- 3 Tahun
2022: Ibu Kota Negara, lengkap dengan 2 lampirannya.
(offsite)
- 11 Tahun 2020:
Cipta Kerja. (offsite)
- 19
Tahun 2019: Perubahan kedua atas UU
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. (offsite)
- 11 Tahun
2019: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(offsite)
- 5 Tahun
2017: Pemajuan Kebudayaan. (offsite)
- 3 Tahun 2017:
Perbukuan. (offsite)
- 19 Tahun
2016: Perubahan Pertama atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008: Informasi dan Transaksi
Elektronik. (offsite)
- 30
Tahun 2014: Administrasi Pemerintahan. (offsite)
- 23 Tahun
2014: Pemerintah Daerah, membatalkan UU
12 Tahun 2008, UU 32
Tahun 2004, dan UU
08 Tahun 2005, dan diubah oleh Perppu
no. 2 tahun 2014. (offsite)
- 22
Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
diubah oleh Perppu
no. 1 Tahun 2014. (offsite)
- 17 Tahun
2014: MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (offsite)
- 12 Tahun 2014:
Perubahan atas UU no. 23
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014. (offsite)
- 11 Tahun
2014: Keinsinyuran. (offsite)
- 5 Tahun
2014: Aparatur Sipil Negara.
Naskah
Akademik RUU -nya. (offsite)
K.26-30/V.7-3/99:
Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
yang merujuk pada UU
No. 5 Tahun 2014. (offsite)
- 23 Tahun 2013:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2014. (offsite)
- 20 Tahun
2013: Pendidikan Kedokteran. (offsite)
- 17
Tahun 2013: Organisasi Kemasyarakatan. (offsite)
- 15 Tahun 2013:
Perubahan atas Undang-Undang
no.19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. (offsite)
- 19 Tahun 2012:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2013. (offsite)
- 18 Tahun 2012:
Pangan. (offsite)
- 17 Tahun 2012:
Perkoperasian. (offsite)
- 12
Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan
penjelasannya. (offsite,
mirror).
Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat
diikuti di sini.
Panduan
proposal Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh
masyarakat. (offsite)
- 24 Tahun 2011:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
- 22 Tahun 2011:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2012 dan penjelasannya (offsite)
- 16 Tahun
2011: Bantuan Hukum (offsite)
- 15 Tahun 2011:
Penyelenggara Pemilihan Umum (offsite)
- 12 Tahun 2011:
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (offsite)
- 10 Tahun 2010: Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan
penjelasannya (offsite)
- 09 Tahun 2010:
Keprotokolan (lengkap dengan penjelasan)
- 05 Tahun
2011: Akuntan Publik (offsite)
- 02 Tahun 2010: Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(offsite)
- 24 Tahun
2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu
Kebangsaan (offsite)
- 43 Tahun 2009:
Kearsipan. (offsite)
- 36 Tahun 2009:
Kesehatan. (offsite)
- 35 Tahun 2009:
Narkotika. (offsite)
- 25 Tahun
2009: Pelayanan Publik. (offsite)
- 24
Tahun 2009: Bendera, bahasa dan lambang negara, serta
lagu kebangsaan. (offsite)
- 20 Tahun
2009: Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(offsite)
- 09 Tahun 2009: Badan
Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
Putusan
Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (offsite),
Tayangan
pptx penjelasan dari Kemendiknas.
- 42
Tahun 2008: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (offsite)
- 40
Tahun 2008: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
(offsite)
- 36 Tahun
2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya
(offsite);
perubahan keempat atas UU
No. 7 tahun 1983.
- 14 Tahun
2008: Keterbukaan Informasi Publik (offsite)
- 12 Tahun 2008:
Perubahan Kedua UU 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, 08
Tahun 2005 perubahan Pertama (offsite)
- 11 Tahun
2008: Informasi dan Transaksi Elektronik (offsite)
- 43 Tahun
2007: Perpustakaan (offsite)
- 29
Tahun 2007: Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (offsite)
- 17 Tahun
2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (offsite).
RPJP 2005-2025: Visi dan
Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025
oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(offsite).
- 12 Tahun
2006: Kewarganegaraan RI dan Penjelasan (offsite)
- 14 Tahun 2005:
Guru dan Dosen (offsite)
- 08 Tahun
2005: Perubahan pertama UU
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (offsite)
- 40 Tahun 2004:
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (offsite)
- 33
Tahun 2004: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah lengkap dengan penjelasannya
sebagai pengganti UU
Nomor 25 Tahun 1999. (offsite)
- 32 Tahun 2004:
Pemerintahan Daerah menggantikan UU
Nomor 22 Tahun 1999. (Penjelasannya)
- 29 Tahun
2004: Praktik Kedokteran dan penjelasan (offsite)
- 28 Tahun 2004:
Perubahan atas UU Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan (offsite)
- 15 Tahun
2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (offsite)
- 10 Tahun
2004: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Penjelasan, dan Sistematik Teknis Penyusunan (offsite)
- 7 Tahun
2004: Sumberdaya Air (offsite: 01,
02)
- 1 Tahun
2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
- 20 Tahun 2003:
Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan UU
Nomor 02 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional.
(Penjelasannya).
- 17 Tahun
2003: Keuangan Negara (offsite)
- 13 Tahun
2003: Ketenagakerjaan.
- 30
Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. (offsite)
- 19 Tahun 2002:
Hak Cipta (offsite)
- 18
Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (offsite)
- 16 Tahun 2001:
Yayasan (offsite)
- 15 Tahun 2001:
Merek (offsite)
- 14 Tahun 2001: Paten
(offsite)
- 31 Tahun
2000: Desain Industri (offsite)
- 30 Tahun
2000: Rahasia Dagang (offsite)
- 25 Tahun 2000:
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. (offsite)
- 24
Tahun 2000: Perjanjian Internasional (offsite)
- 43 Tahun
1999: perubahan atas UU
no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(pdf, offsite),
dengan kelengkapannya Peraturan
Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian (Bapek).
- 25
Tahun 1999: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. (offsite)
- 22
Tahun 1999: Pemerintahan Daerah (offsite)
- 18 Tahun
1999: Jasa Konstrusi (offsite)
- 08 Tahun
1999: Perlindungan Konsumen (offsite)
- 09
Tahun 1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum (offsite)
- 20 Tahun 1997:
Penerimaan Negara Bukan Pajak (offsite)
- 07 Tahun 1994:
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(offsite)
- 43 Tahun 1993:
Prasarana dan lalu lintas jalan.
- 04 Tahun
1990: Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(offsite)
- 02 Tahun 1989:
Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan Penjelasannya.
Digantikan oleh UU 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(docx)
- 08 Tahun
1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 07 Tahun
1983: Pajak Penghasilan (offsite,
format docx)
- 06 Tahun 1983:
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 08 Tahun 1974:
Pokok-pokok Kepegawaian (offsite)
- 01 Tahun 1974:
Perkawinan (offsite)
- 11 Tahun 1969: Pensiun
pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (offsite)
- 73
Tahun 1958: Menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946
RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah
RI dan mengubah KUHP. (offsite)
- 10 Tahun
1955: Pengubahan nama Universiteit, Universitet,
Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi
Universitas dan Fakultas (offsite)
- 34 Tahun
1954: Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant")
(offsite)
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu)
- 2 Tahun
2022: Cipta Kerja, menggantikan UU
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dinyatakan
inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
(offsite)
- 2 Tahun 2018: Standar
Pelayanan Minimal.
- 1
Tahun 2015: Perubahan pertama atas UU
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. (offsite)
- 2
Tahun 2014: Pemerintah Daerah, mengubah UU
23 Tahun 2014. (offsite)
- 1
Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
mengubah UU
22 Tahun 2014. (offsite)
Peraturan Pemerintah
- 5 Tahun 2024:
Perubahan kesembilan belas atas atas Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977 tentang
peraturan gaji PNS. (offsite)
- 1
Tahun 2022: Register Nasional dan Pelestarian Cagar
Budaya. (offsite)
- 4
Tahun 2022: Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
- 115
Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas
Negeri Malang. (offsite)
- 114
Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas
Negeri Padang. (offsite)
- 108
Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas
Brawijaya. (offsite)
- 57
Tahun 2021: Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
- 56
Tahun 2020: Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas
Sebelas Maret. (offsite)
- 44 Tahun 2020:
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota
Kepolisian Negara RI, pegawai Non-PNS, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan. (offsite)
- 24 Tahun 2020:
Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI,
anggota Kepolisian Negara RI, pegawai Non-PNS, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan. (offsite)
- 71
Tahun 2019: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik. (offsite)
- 46 Tahun
2019: Pendidikan Tinggi Keagamaan. (offsite)
- 45 Tahun
2019: Perubahan atas Peraturan
Pemerintah 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan
dalam tahun berjalan. (offsite)
- 30 Tahun
2019: Penilaian Kinerja PNS. (offsite)
- 15 Tahun 2019:
Perubahan kedelapan belas atas atas Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977 tentang
peraturan gaji PNS. (offsite)
- 10 Tahun 2018:
Penyempurnaan PP Nomor 23
Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). (offsite)
- 25 Tahun 2017:
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2017
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Pejabat Negara.
- 23 Tahun 2017:
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan
Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2016 kepada
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
- 20 Tahun 2016:
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2016
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Pejabat Negara. Lihat petunjuk pelaksanaan teknis
dari Permenkeu
99/PMK.05/2016. (offsite)
- 19 Tahun 2016:
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam
Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan. (offsite)
- 95
Tahun 2015: Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.
(offsite)
- 93 Tahun 2015:
Rumah Sakit Pendidikan. (offsite)
- 38 Tahun 2015:
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam
Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan.
- 30
Tahun 2015: Perubahan Ketujuh Belas atas PP
No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
(offsite)
- 26 Tahun 2015:
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum. (offsite)
- 14
Tahun 2015: Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035. (offsite)
- 13 Tahun
2015: Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP No.
32 Tahun
2013.
- 53 Tahun 2014:
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam
Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan. (offsite)
- 46 Tahun 2014:
Sistem Informasi Kesehatan. (offsite)
- 37 Tahun 2014:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya. (offsite)
- 34
Tahun 2014: Perubahan Keenam Belas atas PP
No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
(offsite)
- 30
Tahun 2014: Statuta Universitas Airlangga. (offsite)
- 27
Tahun 2014: Pengelolaan barang milik negara/daerah
(membatalkan PP no.6 tahun 2006 jo PP no.38 Tahun 2008.
(offsite)
- 24 Tahun
2014: Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (offsite)
- 21
Tahun 2014: Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. (offsite)
- 16 Tahun
2014: Statuta Universitas Sumatera Utara. (offsite)
- 15 Tahun
2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
(offsite)
- 4
Tahun 2014: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan
tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4
Februari 2014.
- 90
Tahun 2013: Pencabutan PP 28/2003: Subsidi dan Iuran
Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi
PNS dan Penerima Pensiun. (offsite)
- 89
Tahun 2013: Pencabutan PP 69/1991: Pemeliharaan
Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis
Kemerdekaan beserta Keluarganya. (offsite)
- 88
Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi
Badan Penyelengara Jaminan Sosial. (offsite)
- 87
Tahun 2013: Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Kesehatan. (offsite)
- 86
Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan
Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima
Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.
(offsite)
- 85
Tahun 2013: Tata Cara Hubungan antara Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. (offsite)
- 78 Tahun
2013: Perubahan kedua atas PP no. 98
Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, perubahan Pertama
PP no. 11 Tahun
2002. (offsite)
- 58 Tahun
2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum. (offsite)
- 32 Tahun
2013: Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
- 22 Tahun
2013: Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
(offsite)
- 2
Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. (offsite:
01,
02)
- 103 Tahun 2012:
Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 63
Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. (offsite)
- 97 Tahun 2012:
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
(offsite)
- 96 Tahun
2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (offsite)
- 82 Tahun
2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik. (offsite)
- 74 Tahun
2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(offsite)
- 57 Tahun 2012:
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas
Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. (offsite)
- 56 Tahun
2012: Perubahan Kedua Atas PP
no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
- 28 Tahun 2012:
Pelaksana Undang-Undang no. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan. (offsite)
- 46 Tahun
2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
pengganti PP No. 10
Tahun 1979. (offsite)
- 38 Tahun
2011: Sungai (catatan,
situs
lain)
- 24 Tahun
2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan
penjelasannya. (offsite)
- 19 Tahun 2011: Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985
tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran
Republik Indonesia. (offsite)
- 18 Tahun 2011: Perubahan
Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985
tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan. (offsite)
- 17 Tahun 2011: Perubahan
Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980
tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas
Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
(offsite)
- 16 Tahun 2011:
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan
Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia beserta Lampiran
I s/d V (offsite)
- 15 Tahun 2011:
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
beserta Lampiran I s/d
V (offsite)
- 14 Tahun 2011:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya beserta Lampiran
I s/d VIII (offsite)
- 13 Tahun 2011:
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (offsite)
- 12 Tahun 2011:
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia (offsite)
- 11 Tahun 2011:
Perubahan Ketiga Belas atas PP
No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Lampiran PP 11 Tahun
2011. (offsite)
- 94 Tahun
2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan
pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
(offsite)
- 93 Tahun
2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional,
sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan
fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto (offsite)
- 92 Tahun 2010: Perubahan
kedua atas PP 29 tahun 2000
tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
(offsite)
- 90 Tahun 2010:
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga - RKAK/L, pengganti Peraturan
Pemerintah No. 21 Tahun 2004 (offsite,
mirror)
- 80 Tahun 2010: Tarif
pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas
penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (offsite).Catatan:
Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP
45 Tahun 1994
Permenkeu
262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya):
peraturan pelaksana PP 80
Tahun 2010 (offsite)
- 66 Tahun 2010: Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (offsite: PP
dan Penjelasannya)
- 59 tahun 2010: Perubahan
atas PP 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
- 54 Tahun 2010: Pemberian
gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun
anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara
dan Penerima pensiun/tunjangan (offsite)
- 53 Tahun 2010:
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
Peraturan
Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan
PP no. 53 Tahun 2010
tentang disiplin PNS (offsite)
- 40 Tahun 2010:
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (offsite)
- 28 Tahun 2010: Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
(menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no
9 tahun 2009)
- 25 Tahun 2010 (Lampiran):
Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite)
- 17 Tahun 2010:
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta
penjelasannya, diubah oleh PP 66
Tahun 2010.
- 63 Tahun 2009:
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 41 Tahun 2009:
Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru
dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri
Keuangan No. 164/PMK.05/2010:
Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan
kehormatan professor (offsite)
- 38 Tahun 2009: jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang
berlaku pada yayasan. (offsite).
- 37 Tahun 2009: Dosen (146KB
pdf, 62KB
doc/zip)
- 65 Tahun
2008: Pemberhentian PNS (offsite)
- 63 Tahun 2008:
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (offsite)
- 48 Tahun 2008:
Pendanaan Pendidikan (Penjelasannya)
- 38
Tahun 2008: Pengelolaan barang milik negara/daerah.
(offsite)
- 95 Tahun 2007:
Perubahan ke7 terhadap Keppres
80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) -
offsite
- 43 Tahun 2007:
Perubahan pertama Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil (offsite)
- 41 Tahun
2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan
Orang Asing (offsite)
- 39 Tahun
2007: Pengelolaan Uang Negara/Daerah (offsite)
- 31 Tahun 2006: Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahas tentang: 1.
SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan 2.
KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) - offsite.
- 47 Tahun
2005: perubahan atas PP
No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan
rangkap (offsite)
- 65
Tahun 2005: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (offsite)
- 48 Tahun
2005: Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 47
Tahun 2005: Perubahan atas PP 29
Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
(offsite)
- 31 Tahun 2005:
Perubahan PP 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (offsite)
- 23 Tahun
2005: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(offsite)
- 19 Tahun 2005: Standar
Nasional Pendidikan
- 37 Tahun
2004: Larangan PNS menjadi anggota partai politik
(offsite)
- 27 Tahun
2004: Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
(offsite)
- 23 Tahun 2004: Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (offsite)
- 21 Tahun
2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga - RKAK/L
- 54 Tahun
2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 30 Tahun
2003: Pendidikan Tinggi.
- 19
Tahun 2003: Pengamanan rokok bagi kesehatan.
- 09 Tahun
2003: Wewenang pengangkatan pemindahan dan
pemberhentian PNS (offsite)
- 13
Tahun 2002: Perubahan atas PP
no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Struktural (offsite)
- 12
Tahun 2002: Perubahan PP 97
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (offsite)
- 11 Tahun
2002: Perubahan atas PP
98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS (offsite)
- 101
Tahun 2000: Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (offsite)
- 100
Tahun 2000: Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
(offsite)
- 99
Tahun 2000: Kenaikan pangkat PNS (offsite)
- 98 Tahun
2000: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 97 Tahun
2000: Formasi Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 29 Tahun 2000:
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
- 73 Tahun
1999: Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. (offsite)
- 61 Tahun 1999: Penetapan
Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum - format
pdf (sudah dibatalkan PP
no. 17 tahun 2010)
- 60 Tahun 1999:
Pendidikan Tinggi (pdf).
- 05 Tahun
1999: Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota
Partai Politik (offsite)
- 29 Tahun
1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (offsite)
- 45 Tahun 1994:
Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI,
dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP
80 Tahun 2010)
- 40 Tahun
1994: tentang Rumah Negara (offsite: 01
02)
- 16 Tahun 1994: Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 1
Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (offsite)
- 10 Tahun 1983:
izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (offsite)
- 23 Tahun
1993: Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
(offsite)
- 20
Tahun 1991: Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Secara Langsung (offsite)
- 45 Tahun 1990:
perubahan terhadap PP
10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian
bagi PNS (offsite)
- 30 Tahun
1990: Pendidikan Tinggi, lengkap dengan penjelasannya
(pdf)
- 01 Tahun
1989: Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan
untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
Penelitian dan Pengembangan (offsite)
- 05 Tahun 1987:
Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang hilang
(offsite)
- 36
Tahun 1983: Pelaksanaan UU Pajak Penghasilan 1984
(offsite)
- 35 Tahun 1983:
Pendaftaran, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan
pengajuan keberatan.
- 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai
Negeri Sipil Yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan
karena Dinas. (offsite)
- 39 Tahun 1982:
Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta.
(offsite)
- 28 Tahun
1981: Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
(offsite)
- 30 Tahun 1980:
peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP
No. 53 Tahun 2010) (offsite)
- 32 Tahun 1979:
Pemberhentian PNS (offsite)
- 10 Tahun
1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (offsite).
Peraturan ini telah diganti oleh PP No. 46
Tahun 2011.
- 34 Tahun
1979: Penyusutan Arsip (offsite)
- 7 Tahun 1977:
Penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di
lokasi 1,
lokasi
2)
- 24 Tahun 1976:
Cuti Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 9 Tahun 1975:
Peraturan Pelaksanaan UU
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (offsite)
- 6 Tahun
1974: Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta
(offsite)
- 4 Tahun
1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS
(offsite)
- 58
Tahun 1954: Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah
No. 37 Tahun 1950
tentang Universiteit Gadjah Mada (offsite)
- 37 Tahun 1950:
Universiteit Gadjah Mada (HKTL
UGM, docx)
- 23 Tahun 1949:
Penggabungan semua perguruan tinggi di Yogyakarta menjadi
Universiteit Gadjah Mada (HKTL
UGM, docx)
Keputusan Presiden Republik
Indonesia
- 22 Tahun
2020: Hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota
dan wakil walikota tahun 2020 sebagai hari libur
nasional.
- 14 Tahun
2018: Hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota
dan wakil walikota tahun 2018 sebagai hari libur
nasional.
- 35/TK/Tahun
2017: Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya.
- 18 Tahun
2017: Cuti Bersama Tahun 2017. (offsite)
- 3 Tahun
2017: Libur Pilkada (Pemilihan
Kepala Daerah di Indonesia). (offsite)
- 25 Tahun 2014:
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29
Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (offsite)
- 12
Tahun 2014: Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet
Ampera No. SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967
yang terkait sebutan Cina. (offsite)
- 3 Tahun
2014: Penetapan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan
Nasional. (offsite)
- 29 Tahun
2013: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2014. (Berkas
lengkap 11MB rar. Offsites: 01
02
dengan lampiran 01,
02
dan 03)
- 37 Tahun
2012: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA
2013. (offsite)
- 105
Tahun 2004: Pengelolaan Arsip Statis.
- 87 Tahun
2004: Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan,
Perubahan pertama Perpres no. 01
Tahun 2009. (offsite)
- 72 Tahun
2004: Perubahan atas Keppres No. 42
Tahun 2002, Lampiran
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. (offsite,
lampiran)
- 61
Tahun 2004: Perubahan ke 1 terhadap Keppres
80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari
2011)
- 80
Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan,
Lampiran
I, Lampiran
II (offsite)
- 42 Tahun
2002: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (offsite,
Lampiran)
- 9 Tahun
2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41
Tahun 2009)
- 17 Tahun
2000: Pelaksanaan APBN. (offsite)
- 93 Tahun 1999:
Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
Menjadi Universitas
- 87 Tahun
1999: Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
(offsite)
- 5 Tahun
1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (offsite)
- 14
Tahun 1993: Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
(offsite)
- 57
Tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas
belajar dalam negeri (offsite)
Peraturan Presiden Republik
Indonesia
- 145
Tahun 2024: Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (offsite)
- 115 Tahun
2024: Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Tahun
2025-2045. (offsite)
- 111
Tahun 2021: Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
(offsite)
- 85
Tahun 2021: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022,
Lampiran
I, II,
III,
Lengkap.
(offsite)
- 62 Tahun
2021: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi. (offsite)
- 33 Tahun
2020: Standar Harga Satuan Regional (lengkap dengan
Lampiran 1 dan 2).
- 82 Tahun
2019: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(offsite)
- 73 Tahun
2019: Kementerian Riset dan Teknologi. (offsite)
- 72 Tahun
2019: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut
Peraturan Presiden
14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Peraturan
Presiden 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset dan
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
- 68
Tahun 2019: Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
Bahan Tayangan Kemenpanrb: Tindak
Lanjut Arahan Presiden dan Penataan
Unit Organisasi Eselon 3 Kebawah pada
Kementerian/Lembaga.
- 63
Tahun 2019: Penggunaan Bahasa Indonesia.
(offsite)
- 39
Tahun 2019: Satu Data Indonesia. (offsite)
- 16 Tahun
2019: Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP
Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut
PP Nomor 15 Tahun
2019. (offsite)
- 38 Tahun
2018: Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun
2017-2045. (offsite)
- 16
Tahun 2018: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(offsite)
- 96 Tahun
2017: Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
(offsite)
- 87
Tahun 2017: Penguatan Pendidikan Karakter. (offsite)
- 10 Tahun
2016: Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN
baru. (offsite)
- 37 Tahun
2015: Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak. (offsite)
- 14 Tahun
2015: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13 Tahun
2015: Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- 80
Tahun 2014: Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara. (offsite)
- 72 Tahun
2014: Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
(offsite)
- 43
Tahun 2014: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
(offsite).
Lampiran: 1- Buku
I ; 2- Buku
II RKP 2015 ; 3- Lampiran
1 Buku II Matriks Target Kinerja ; 4- Rekapitulasi
revisi pagu indikatif K/L ; 5- Lampiran
1 Buku II Matriks Prioritas Nasional ; 6- Buku
III.
- 40
Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
- 39 Tahun
2014: Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
(offsite)
- 14
Tahun 2014: Perubahan kelima atas Perpres no.
24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (offsite)
- 13
Tahun 2014: Perubahan kelima atas Peraturan Presiden
no. 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara, perubahan pertama Perpres no.
76
Tahun 2011, perubahan kedua Perpres no.
77
Tahun 2011, Perubahan ketiga Perpres no.
91
Tahun 2011, Perubahan keempat 55
Tahun 2013. (offsite)
- 112 Tahun 2013:
Perubahan Keempat atas Perpres no. 26
Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor
Induk Kependududkan Secara Nasional, Perubahan
Pertama,
Perubahan Kedua,
Perubahan Ketiga.
(offsite)
- 111
Tahun 2013: Perubahan atas Perpres no. 12
Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
- 110
Tahun 2013: Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan
Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan
Anggota Direksi BPJS. (offsite)
- 109
Tahun 2013: Penahapan Kepesertaan Program Jaminan
Sosial. (offsite)
- 108
tahun 2013: Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan
Program Jaminan Sosial. (offsite)
- 107
Tahun 2013: Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan
dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI,
dan Kepolisian NRI. (offsite)
- 88
Tahun 2013: Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan
Kemendikbud. (offsite)
- 55
Tahun 2013: Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara. (offsite)
- 12
Tahun 2013: Jaminan Kesehatan. (offsite)
- 126 Tahun 2012:
Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara
Nasional. (offsite)
- 101 s/d 120 Tahun 2012: Tunjangan Kinerja PNS di 20
Kementerian/Lembaga Negara. (offsite)
- 100
Tahun 2012: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dan
Lampirannya. (offsite,
lampiran)
- 97
Tahun 2012: Perubahan atas Keputusan Presiden no.
87
tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil. (offsite)
- 71
Tahun 2012: Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (offsite)
- 70 Tahun
2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perubahan
pertama 35 Tahun 2011,
dan Penjelasannya. (offsite,
penjelasan)
- 60 tahun
2012: Wakil Menteri. (offsite)
- 54 Tahun 2012: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.
(offsite)
- 52
tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS
yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa (offsite)
- 44 Tahun
2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan
Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
- 43 Tahun
2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
(offsite)
- 42
tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS
yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis (offsite)
- 41
tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS
yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (offsite)
- 8 Tahun
2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
atauIndonesian Qualification Framework(IQF)
- lengkap dengan lampirannya (offsite)
- 91
Tahun 2011: Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
- 77
Tahun 2011: Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
- 76
Tahun 2011: Perubahan Pertama atas Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara. (offsite)
- 67 Tahun 2011:
Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara
Nasional. (offsite)
- 33
Tahun 2011: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya
Air. (offsite,
lampiran)
- 35 Tahun 2011:
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(offsite)
- 81 Tahun 2010:
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
(offsite)
- 67
Tahun 2010: Perubahan atas Peraturan
Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (docx,
offsite)
- 54 Tahun
2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (offsite)
- 32 Tahun 2010:
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010
tentang Komite Inovasi Nasional (offsite)
- 36 Tahun 2010:
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal. Membatalkan Perpres
No. 77 Tahun 2007. (offsite)
- 35 Tahun 2010:
Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara
Nasional. (offsite)
- 25 Tahun 2010:
Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009
ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010
(offsite)
- 24 Tahun 2010:
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara (offsite)
(ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo
para guru)
- 47
Tahun 2009: Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara. (offsite)
- 26 Tahun 2009:
Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara
Nasional. (offsite)
- 70
Tahun 2008: Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
(offsite)
- 108
Tahun 2007: Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006) (offsite)
- 77 Tahun 2007:
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Telah dibatalkan oleh Perpres
36 Tahun 2010. (offsite)
- 66 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
- 65 Tahun
2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41
Tahun 2009). Petunjuk teknisnya ada dalam Perka
BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan,
pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS.
(offsite)
- 54 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter,
Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata
Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog
Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh
Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan,
Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi
Elektromedis (offsite)
- 47
Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
(offsite)
- 46 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
(offsite)
- 44 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
(offsite)
- 30 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
(offsite)
- 26 Tahun
2007: Tunjangan Jabatan Struktural (Mencabut
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006) (offsite)
- 12 Tahun 2006: Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri
Sipil (offsite)
- 68
Tahun 2005: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden (offsite)
- 12 Tahun 1961:
Pemberian Tugas Belajar (offsite)
Penetapan Presiden Republik
Indonesia
- 1
Tahun 1965: Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama. (offsite)
Instruksi Presiden Republik
Indonesia
- 2 Tahun
2022: Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. (offsite)
- 4 Tahun
2014: Langkah-langkah penghematan dan Pemotongan
Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN
tahun angggaran 2014. (offsite)
- 7
Tahun 2013: Penghematan dan Pengendalian Belanja
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2013.
(offsite)
- 2
Tahun 2013: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam
Negeri. (offsite)
- 1
Tahun 2013: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
tahun 2013 lengkap dengan lampiran. (offsite:
lampiran)
- 17
Tahun 2011: Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
tahun 2012 lengkap dengan lampiran. (offsite)
- 9
Tahun 2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional (offsite)
- 20 Tahun 1998:
Penertiban sumber-sumber dana Yayasan (offsite)
Peraturan Menteri (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan
Kementerian Terkait)
- 81
Tahun 2024: Peraturan Menteri Keuangan tentang
Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan. (offsite)
- 44
Tahun 2024: Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
(tayangan,
offsite)
- 2
Tahun 2024: Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di
Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi. Mencabut Peraturan Menteri Nomor
25 Tahun 2020. (offsite)
- 53
Tahun 2023: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikti.
(offsite,
tayangan
Mendikbudristek, Buku
saku FAQ, YouTube,
Transformasi,
Rencana
Transformasi)
Menggantikan: Permenristekdikti
62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dikti, Permendikbud
3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Permendikbud
5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi, Permendikbudristek
56 Tahun 2022: Standar Pendidikan Guru.
- 49 Tahun
2023: Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. (offsite)
- 34
Tahun 2023: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi tentang Pengembangan Kompetensi
Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (offsite)
- 3 Tahun
2023: Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan. (offsite)
- 1
Tahun 2023: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional
mencabut Permen
PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil - Materi
Sosialisasi. (offsite)
- 48
Tahun 2022: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma
dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
(offsite)
- 8
Tahun 2022: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
(offsite)
- 1
Tahun 2022: Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. (offsite)
- 41
Tahun 2021: Rekognisi Pembelajaran Lampau.
Membatalkan Permenristekdikti no. 26
Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL). (offsite)
- 39
Tahun 2021: Integritas Akademik dalam Menghasilkan
Karya Ilmiah. (offsite)
- 38
Tahun 2021: Pengangkatan Profesor Kehormatan pada
Perguruan Tinggi. Membatalkan Permendikbud no. 88
Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap
dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
(Membatalkan Permendikbud no. 40
Tahun 2012). (offsite)
- 36 Tahun
2021: Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran
Gigi. (offsite)
- 35 Tahun 2021: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi. (offsite)
- 30
Tahun 2021: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan PT. (offsite)
- 25
Tahun 2020: Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(offsite)
- 22
Tahun 2020: Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024.
(offsite)
- 7 Tahun
2020: Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
- 6 Tahun
2020: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada
Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
- 5
Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 4 Tahun
2020: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 88
Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri
Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. (offsite)
- 3 Tahun
2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (offsite)
- 2
Tahun 2020: Tata cara pelaksanaan uji kompetensi
mahasiswa bidang kesehatan. (offsite)
- 1
Tahun 2020: Program Dokter Layanan Primer. (offsite)
- 32
Tahun 2019: tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
mencabut Permendikbud Nomor
8 Tahun 2019. (offsite)
- 13
Tahun 2019: Peraturan Menteri PAN dan RB tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional
PNS. (offsite)
- 8
Tahun 2019: Perubahan Keempat atas Permendikbud
Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. (offsite)
- 61
Tahun 2018: Permenpanrb tentang Optimalisasi
pemenuhan kebutuhan/formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dalam seleksi calon PNS Tahun 2018. (offsite)
- 54
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Penyelenggaraan
Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 53 Tahun
2018: Permenristekdikti tentang Perguruan Tinggi Luar
Negeri (offsite)
- 52
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Prosedur
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program
Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi
Swasta. (offsite)
- 51
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan
Pencabutan ijin PTS. (offsite)
- 50
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perubahan atas
Permenristekdikti no. 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- 49 Tahun
2018: Permenristekdikti tentang Komite Nasional
Kualifikasi Indonesia. (offsite)
- 33
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Penamaan
Program Studi pada Perguruan Tinggi. Mencabut Permenristekdikti
15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada
Perguruan Tinggi (offsite)
- 20
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang penelitian.
(offsite)
- 18
Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Standar
Nasional Pendidikan Kedokteran. (offsite)
- 6 Tahun
2018: Permenristekdikti tentang Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). (offsite)
- 3
Tahun 2018: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
(versi
scan) DIBATALKAN!
- 20
Tahun 2017: Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan
Tunjangan Kehormatan Profesor. (offsite,
versi
lama, perbandingan: pdf
jpg,
tayangan).
Petunjuk teknis Permenristekdikti
Nomor 20 Tahun 2017 dalam format Word
dan pdf.
- 15 Tahun
2017: Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi,
membatalkan Permendikbud 154
tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Gelar Perguruan Tinggi. (offsite)
- 69
Tahun 2016: Pedoman pembentukan Komite Penilaian
dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian
dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (lengkap dengan
lampirannya). (offsite)
- 62
Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dikti.
- 61
Tahun 2016: Pangkalan Data Pendidikan Dikti.
- 36
Tahun 2016: Pemantauan dan Evaluasi Program dan
Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti.
(offsite)
- 35
Tahun 2016: Program Profesi Insinyur. (offsite)
- 106/PMK.02/2016:
Peraturan Menteri Keuangan tanggal 30 Juni 2016, tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. (offsite)
- 33/PMK.02/2016:
Peraturan Menteri Keuangan tanggal 2 Maret 2016, tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. (offsite)
- 32
Tahun 2016: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 99/PMK.05/2016:
Permenkeu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada
Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Lembaga Non Struktural. Lihat PP
20 Tahun 2016 tentang THR. (offsite)
- 28
Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar
dan Menengah. (offsite)
- 26
Tahun 2016: Permenristekdikti tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL). (offsite)
- 6
Tahun 2016: Permendikbud tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pariwisata. (offsite)
- 5
Tahun 2016: Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan
Pelatihan. (offsite)
- 168/PMK.05/2015:
Permenkeu tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan
pemerintah pada kementerian negara/lembaga.
(offsite)
- 2
Tahun 2016: perubahan atas Permenristekdikti
No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada
Perguruan Tinggi. (offsite)
- 79
Tahun 2015: Data Pokok Pendidikan. (offsite)
- 51
Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
mencabut Permenristekdikti
Nomor 20 Tahun 2015. (offsite)
- 50
Tahun 2015: Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan
Pendirian, Perubahan dan Pencabutan PTS. Peraturan ini
mencabut Permendikbud
No. 95 Tahun 2014. (offsite)
- Permendikbud
50 Tahun 2015: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
(offsite)
- 49
Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite)
- 45
Tahun 2015: Perubahan Permenristekdikti
No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Sarjana pada PTN. (offsite)
- 44
Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 43
Tahun 2015: Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara. (offsite)
- 26
Tahun 2015: Registrasi Pendidik Pada Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 22
Tahun 2015: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah
Tunggal pada PTN di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (offsite:
Permenristek,
Lampiran: 01
02
03)
- 20
Tahun 2015: Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(offsite)
- 19
Tahun 2015: Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta
Tahun 2015. (offsite)
- 18
Tahun 2015: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.
(offsite)
- 15
Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja
Kemenristekdikti. (offsite)
- 14
Tahun 2015: Panduan dan Pelaksanaan Program
Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (offsite: 01
02)
- 13
Tahun 2015: Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan
Lampiran. (offsite: 01
02)
- 2
Tahun 2015: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri. (offsite)
- 1
Tahun 2015: Pengangkatan dan Pemberhentian
Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.
(offsite)
- 154
tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. (offsite)
- 144
Tahun 2014: Kriteria lulusan peserta didik dari
satuan pendidikan dan penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian
Nasional.
- 139
Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 112 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(offsite)
- 97
Tahun 2014: Pedoman teknis penetapan tarif biaya
pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
(offsite)
- 96 Tahun
2014: Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan
Bidikmisi. (offsite)
- 95 Tahun
2014: Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan
Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud ini dicabut
oleh Permenristekdikti
No. 50 Tahun 2015. (offsite)
- 93 Tahun
2014: Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya
Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
(offsite)
- 92 Tahun
2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
- 88 Tahun
2014: Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi
perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).
(offsite)
- 87
Tahun 2014: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 81
Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan
Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
- 77
Tahun 2014: Pedoman Pengusulan dan Pemberian
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (offsite)
- 73
Tahun 2014: Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55
Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang
Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. (offsite)
- 67
Tahun 2014: Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat
Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
- 50 Tahun
2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
(offsite)
- 49 Tahun
2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap
dengan lampirannya). (offsite)
Penyampaian Uji
Publik Perubahan Permendikbud
No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- 46 Tahun
2014: Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus
dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- 33 Tahun
2014: Perubahan atas Permendikbud
No. 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendikbud
No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
(offsite)
- 31
Tahun 2014: Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan
Lembaga Pendidikan Indonesia. (offsite)
- 30
Tahun 2014: Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi. (offsite)
- 29
Tahun 2014: Pengesahan Fotokopi Ijazah Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah. (offsite)
- 28
Tahun 2014: Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat
bagi Guru Non PNS. (offsite)
- 25
Tahun 2014: Perubahan Kedua Atas Permendikbud
no. 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan pertama No.
69 Tahun
2012. (offsite)
- 24
Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala
BKN no. 004/VIII/PB/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka Kreditnya. (offsite)
- 23
Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra. (offsite)
- 22
Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara.
(offsite)
- 18
Tahun 2014: Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(offsite)
- 17
Tahun 2014: Pendirian Perguruan Tinggi Negeri.
(offsite)
- 14 Tahun
2014: mencabut Permendiknas
26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di
Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di
Luar Negeri. (offsite)
- 13
Tahun 2014: Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
(offsite)
- 11
Tahun 2014: Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi
sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti
ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat
keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan
perguruan tinggi. (offsite)
- 8
Tahun 2014: Alih jabatan/tugas pegawai negeri sipil
non dosen menjadi pengawai negeri sipil dosen. (offsite)
- 3/PMK.05/2014:
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Uang Negera
pada Bank Umum. (offsite)
- 1
Tahun 2014: Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
- 110
Tahun 2013: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu
dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian
Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
- 109
Tahun 2013: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud
24 Tahun 2012. (offsite)
- 108 Tahun
2013: Perubahan Kedua Atas Permendikbud
No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
(BOPTN) beserta alokasinya.
Perubahan pertama Permendikbud
4 Tahun 2013. (offsite)
- 107
Tahun 2013: Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di
Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya. (offsite)
- 99
Tahun 2013: Tata kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di lingkungan Kemdikbud. (offsite)
- 97
Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari
Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian
Nasional. (offsite)
- 96 Tahun
2013: Badan Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
- 95
Tahun 2013: Beasiswa Unggulan. (offsite)
- 89 Tahun
2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78
Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan
Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan
Akademik Profesor. (offsite)
- 88
Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam
Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
(Membatalkan Permendikbud no. 40
Tahun 2012). (offsite)
- 87
Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru
Prajabatan. (offsite)
- 86 Tahun
2013: Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi
Sepuluh Nopember. (offsite)
- 85
Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesenian. (offsite)
- 84
Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai
Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap
pada Perguruan Tinggi Swasta. (offsite)
- 83
tahun 2013: Sertifikat Kompetensi. (offsite)
- 82 Tahun
2013: Perubahan atas Permendikbud No.
32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. (offsite)
- 78
Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan
Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik
Profesor. (offsite)
- 73
Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini merupakan
Juklak Peraturan
Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (offsite)
- 62
Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk
Penataan dan Pemerataan Guru. (offsite)
- 55 Tahun
2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal
pada PTN. (offsite)
- 52
Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (offsite)
- 51 Tahun
2013: Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kemdikbud. (offsite)
- 48
Tahun 2013: Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin
Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di
Kabupaten/Kota) (offsite)
- 46 Tahun
2013: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor
17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan
Angka kreditnya; (offsite).
Materi
Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen oleh Tim PAK
Pusat Mei 2014. (offsite)
- 42
Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Koordinasi PTS (offsite)
- 35
Tahun 2013: Nilai Ambang Batas TKD Seleksi CPNS
PELAMAR UMUM 2013. (offsite)
- 24 Tahun
2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud
(membatalkan Permendikbud: 73
Tahun 2012, 65
Tahun 2012, 64
Tahun 2012, dan 44
Tahun 2006). (offsite)
- 21
Tahun 2013: Pemberian gelar doktor kehormatan.
(offsite)
- 17 Tahun
2013: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka kreditnya. Permenpan ini ditetapkan pada
tangggal 15 Maret 2013 dan membatalkan Kepmenkowasbangpan
no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
Permenpan ini berisi 6 lampiran, selain menetapkan
persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli,
Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, juga menetapkan
batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan
kepangkatan dosen. Lampiran V dan VI berisi wewenang dan
tanggung jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas
akhir. (offsite)
- 16 Tahun
2013: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP), perubahan pertama atas Permendikbud
No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
- 6
Tahun 2013: Tata Naskah (Tata Persuratan) Dinas di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Lampirannya, Permendiknas no. 42
Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan
Depdiknas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
(offsite)
- 4 Tahun
2013: Perubahan Permendikbud
No. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
(BOPTN) beserta alokasinya.
(offsite: 01,
02,
03)
- 3
Tahun 2013: Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari
Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah
/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional
(offsite)
- 1 Tahun
2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi PTS
(mirror,
offsite)
- 75 Tahun 2012: Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi
Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya.
(offsite,
lampiran)
- Permenkeu
81/PMK.05/2012: Belanja bantuan sosial pada
kementerian negara/lembaga. (offsite)
- 74 Tahun 2012: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor
Universitas Pertahanan. (offsite)
- 73
Tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya.
(offsite)
- 72 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Galeri
Nasional Indonesia. (offsite)
- 69 Tahun
2012: Perubahan Pertama Permendikbud no. 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
- 65 Tahun
2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan
Pendidikan. (offsite)
- 64 Tahun
2012: Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
(offsite)
- 60 Tahun
2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. (offsite)
- 59 Tahun
2012: Badan Akreditasi Nasional. (offsite)
- 58
Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah (BOPTN).
- 42 Tahun
2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan
Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
- 41 Tahun
2012: Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(offsite)
- 40
Tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak
Tetap pada Perguruan Tinggi. (offsite)
- 37 Tahun
2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP). (offsite)
- 36 Tahun
2012: Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan
dan Pengelolaan gedung/kantor di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional. (offsite)
- 33 Tahun
2012: Pengangkatan dan pemberhentian
Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
- 32 Tahun
2012: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(offsite)
- 24
Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
pada Pendidikan Tinggi (Panduan
PJJ Tahun 2011)
- 16 Tahun
2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud,
lengkap dengan lampirannya.
- 14 Tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis:
Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 (offsite:
Juknis)
- 13
Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang
pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada
Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan lengkap lampirannya.
(offsite: peraturan
dan lampiran)
- 10
Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta
lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit
Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat
Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang
wajib lapor harta kekayaan)
- 8 Tahun
2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas
pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
(offsite).
- 7 Tahun
2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang
bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah
Malaysia (offsite).
- 1 Tahun
2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. (offsite)
- 5 Tahun 2012: Sertifikasi Guru dalam Jabatan
(offsite)
- 4 Tahun 2012:
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan
Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan
Nasional (offsite)
- 1 Tahun
2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no.
36 tahun 2010) (offsite)
- Permenpan
& RB 63 Tahun 2011: Pedoman Umum Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. (offsite)
- 50
Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan
Kemdikbud
- 48 Tahun
2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
- 47 Tahun 2011:
Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas
No. 16 Tahun 2009)
- 44 Tahun 2011:
Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional.
- 38
Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas
18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian
Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38
Tahun 2011: 01,
02)
- 22
Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi
scan, offsite).
Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68
Tahun 2009 dan 67 Tahun
2009.
- 20
Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili
Perguruan Tinggi (offsite)
- 19
Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah
Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar
Perguruan Tinggi Indonesia (offsite)
- 18
Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di
Lingkungan Kemdiknas (Lampiran
Permendiknas 18 Tahun 2011)
- 17 Tahun
2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap)
dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
- 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no.
43 Tahun 2010 tentang
Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan
Nasional (offsite)
- 3 Tahun 2011 (lengkap
dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007
(offsite
dan lampirannya)
- 48 Tahun 2010:
Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun
2010-2014 (offsite)
- 44 Tahun 2010:
Perubahan atas Permendiknas
No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas
Tahun 2010-2014 (offsite)
- 43 Tahun 2010:
Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan
Nasional (offsite)
- 39 Tahun 2010: Jadwal
Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Di Lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
- 38 Tahun 2010:
Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (offsite)
- 36 Tahun 2010:
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
(offsite)
- 35 Tahun 2010:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya (offsite)
- 34 Tahun 2010: Pola
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan
Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (offsite)
- 33 Tahun 2010:
Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
(offsite)
- 30 Tahun 2010:
Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikan (offsite)
- 24 Tahun 2010:
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada
Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
(offsite)
- 20
Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di
Bidang Pendidikan (offsite)
- 17 Tahun 2010:
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
(offsite)
- 14
Tahun 2010: Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional
guru dan angka kreditnya.
- 9 Tahun 2010: Program
Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
(offsite)
- 6 Tahun
2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 28 tahun
2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (offsite)
- 2 Tahun 2010:
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun
2010-2014 (offsite)
- 1 Tahun 2010:
Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional
Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (offsite)
- 73 Tahun 2009:
Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
- 68 Tahun 2009:
Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite).
Versi scan
(offsite).
Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22
Tahun 2011.
- 67 Tahun 2009:
Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (offsite).
Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22
Tahun 2011.
- 66 Tahun 2009:
Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing
pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
(offsite)
- 63 Tahun
2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 62
Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik
Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade
Sain Internasional (offsite)
- 61
Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada
Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional (offsite)
- 48 Tahun 2009:
Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan
Depdiknas
- 47 Tahun 2009:
Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (offsite)
- 46 Tahun 2009:
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
(offsite)
- 33 Tahun 2009:
Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan
Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum (BLU)
- 32 Tahun 2009:
Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan
pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas,
Lampiran
I, Lampiran
II, Lampiran
III, Lampiran
IV, Lampiran
V, Lampiran
VI).
- 30 Tahun 2009:
Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan
Tinggi
- 26 Tahun
2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar
Negeri
- 20 Tahun 2009:
Beasiswa Unggulan (offsite)
- 19 Tahun 2009:
Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (offsite)
- 18 Tahun 2009:
Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing
di Indonesia (offsite)
- 16 Tahun 2009: Satuan
Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47
Tahun 2011)
- 8 Tahun 2009: Program
Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (offsite)
- 85
Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi (offsite: 01
02)
- 84
Tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Bidang Pendidikan merupakan pedoman pelaksanaan
dari Inpres
9 Tahun 2000. (offsite)
- 76 Tahun
2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
- 67 Tahun 2008:
Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan
Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
- 66 Tahun
2008: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan
Sulawesi Selatan.
- 62
Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di
lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap
Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi (offsite)
- 61 Tahun 2008:
Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan
kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
(offsite)
- 59 Tahun 2008:
Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar,
Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan
surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama
dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (offsite)
- 58 Tahun 2008:
Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi
guru dalam jabatan (offsite)
- 57
Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi
Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi (offsite)
- 53 Tahun 2008:
Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN
yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (offsite)
- 51
Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris
Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen
Pendidikan Nasional (offsite)
- 38 Tahun
2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
di Lingkungan Depdiknas (offsite)
- 27
Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan
kompentensi Konselor
- 20 Tahun 2008:
Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah
menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS
(offsite)
- 19
Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara
Sertifikasi Dosen
- 18
Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
- 17 Tahun
2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47
Tahun 2009)
- 09 Tahun 2008:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki
jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru
Besar/Profesor Emeritus (offsite)
- 06 Tahun 2008:
Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan
tinggi (offsite)
- 02 Tahun
2008: Buku (offsite)
- 50
Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Pemerintah Daerah (offsite)
- 44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme
Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja
Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
- 42 Tahun 2007:
Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47
Tahun 2009)
- 30
Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan
Depdiknas
- 26 Tahun 2007: Kerja
sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan
Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (offsite)
(ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih
pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
- 25 Tahun 2007:
Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa
pada PT di Indonesia (offsite)
- 20
Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
- 18 Tahun
2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
- 17 Tahun
2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun
2007
- 16
Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru
- 15 Tahun 2007:
Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
- 07 Tahun
2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (offsite)
- 44
Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga
Kemasyarakatan (offsite)
- 42
Tahun 2006: Tata Persuratan di Lingkungan Depdiknas
(offsite)
- 41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat
Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan
Pelanggaran Disiplin (offsite)
- 38 Tahun
2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas
Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar
Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No.
09 Tahun 2008) (mirror)
- 37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
- 34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
(offsite)
- 32 Tahun
2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan
Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
- 28 Tahun
2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi
Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
- 26
Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip
Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis
(offsite)
- 19
Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada
Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia (offsite)
- 14
Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja (offsite)
- 1 Tahun
2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk
membuka dan menutup program studi pada PT yang
bersangkutan
- 28 Tahun 2005:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (offsite)
- 05 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional
Perguruan Tinggi (offsite)
Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
- 01/KB/2022:
Keputusan Bersama Mendibudristek, Menag, Menkes, dan
Mendagri: Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi COVID-19. (offsite)
- 186/M/2021:
Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi
Mandiri (LAM). (offsite)
- 160/P/2021:
Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis. (offsite)
- 74/P/2021:
Pengakuan SKS Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
(offsite)
- 754/P/2020:
Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan
Dikti di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2020. (offsite,
Buku Panduan IKU
PTN, Tayangan Nizam)
- 01/KB/2020:
Keputusan Bersama Mendibud, Menag, Menkes, dan Mendagri:
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran
2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi
COVID-19. (offsite)
- 83/P/2020:
Lembaga Akreditasi Internasional. (offsite)
- 57
Tahun 2019: Penamaan Program Studi pada Perguruan
Tinggi. (offsite)
Kepdirjenbelmawa
47/B/HL/2019: Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama
Program Studi, beserta lampirannya. (offsite)
Kepdirjenbelmawa
46/B/H/2019: Daftar Nama Program Studi pada Perguruan
Tinggi, beserta lampirannya. (offsite)
- 164/M/KPT/2019:
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa
Inggris. (offsite).
- 257/M/KPT/2017:
Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
Kepmenristekdikti ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari
Permenristekdikti
no.15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi di
Perguruan Tinggi. (offsite)
- 492.1/M/Kp/VIII/2015:
Klasifikasi dan Pemeringkatan PT di Indonesia Tahun 2015.
(offsite)
- 307/M/Kp/IV/2015:
Satuan Biaya Penyelenggaran Uji Kompetensi Program
Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan
Profesi Ners Tahun 2015. (offsite)
- 306/M/Kp/IV/2015:
Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III
Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program
Profesi Ners Tahun 2015. (offsite)
- 195/M/Kp/IV/2015:
Penetapan logo Kemenristekdikti. (offsite: 01,
02)
- 194/M/KP/IV/2015:
Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek
Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015. (offsite: 01
02)
- 193/M/KP/IV/2015:
Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Supervisi, Tim Monev,
dan Sekretariat Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek
Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2015. (offsite)
- 144/M/Kp/IV/2015:
Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti. (offsite)
- 19/M/Kp/III/2015:
Tim Kerja Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
ke 20 Tahun 2015. (offsite)
- 11/M/Kp/II/2015:
Perubahan Kepmen No.48/M/KP/XII/2014 tentang Penetapan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Menjadi Pusat
Unggulan IPTEK Tahun 2014 dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Penerima Pembiayaan Pusat Unggulan Iptek
Tahun Anggaran 2015. (offsite)
- 09/M/Kp/I/2015:
Tim Sayembara Logo Kemenristekdikti. (offsite)
- 08/M/Kp/I/2015:
Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik di
Kemenristekdikti. (offsite)
- 05/M/KP/I/2015:
Penetapan Pejabat Unit Layanan Pengadaan/Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa di Kemenristekdikti. (offsite:
01
02)
- 257/P/2014:
Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan.
(offsite)
- 220/P/2014:
Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan
Periode Tahun 2014-2018.
- 128/P/2014:
Perguruan Tinggi penyelenggara sertfikasi pendidik untuk
dosen.
- 174/P/2012:
Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-NF Periode Tahun
2012-2017 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia. (offsite)
- 053/P/2012:
Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk
Dosen
- 075/P/2011:
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru
dalam Jabatan. (Lihat Lampiran
01, Lampiran
02). (offsite)
- 052/P/2011:
Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 126/P/2010
tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam
Jabatan (offsite)
- 134/M/2010:
Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional
Tahun 2011
- 126/P/2010:
Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam
Jabatan (offsite)
- 108/P/2009: PT
Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara
sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04
April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku
1 -1,8MB, Buku 2 -1Mb
pdf, Buku 3 -0,6MB,
Buku 4 -0,5Mb, Buku
5 -0,85MB)
- 046 Tahun
2009: Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia yang
disempurnakan.
- 015/P/2009:
Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana
(S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009)
(mirror)
- 058 Tahun
2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1)
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
- 056/P/2007:
Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
- 057/O/2007:
Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi
Guru dalam jabatan
- 129a/U/2004:
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (offsite)
- 004/U/2002:
Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
- 045/U/2002:
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 184/U/2001:
Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
(pdf)
- 179/U/2001:
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (offsite)
- 178/U/2001:
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
- 107/U/2001:
Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (offsite)
(berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan
jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi
ketentuan Permendiknas No. 30
Tahun 2009)
- 36/D/O/2001:
Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit
jabatan fungsional dosen (pdf,
offsite)
- 234/U/2000:
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
- 232/U/2000:
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
- 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.
- 284/U/1999:
Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan
Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas
No. 67 Tahun 2008)
- 264/U/1999:
kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no
61/DIKTI/Kep/2000
- 212/U/1999:
Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
- 181
Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional
dosen dan angka kreditnya (html).
Lampiran: 01
02 03
04 05
06 07
08 09
10
- 187/U/1998:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah
dibatalkan oleh Permendiknas
No. 28 Tahun 2005)
- 155/U/1998:
Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
(offsite)
- 223/U/1998:
Kerjasama antar Perguruan Tinggi - pdf
(dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999)
- 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
- 0224/U/1995:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 339/U/1994:
Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
Swasta
- 0326/U/1994:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 036/U/1993:
Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti
dengan 178/U/2001)
- 0440/0/1992:
Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL
UGM, docx)
- 0211/U/1982:
Program pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
- 0124/U/1979:
Jenjang program pendidikan tinggi dan program akta
mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
- 442/P/1977:
Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
- 0233/U/1977:
Statuta Universitas Gadjah Mada (HKTL
UGM, docx)
- 046a/U/1977:
Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta
Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
Instruksi Menteri (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan
KementerianTerkait)
- 1
Tahun 2019: Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum
Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- 1 Tahun
2013: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan. (offsite)
- 2
Tahun 2011: Kegiatan pengelolaan data pendidikan.
(offsite)
- 1 Tahun 2011: Rencana Aksi Kemdikbud untuk Mewujudkan
Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Tahun Anggaran 2011. (offsite)
Surat Edaran Menteri (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan
KementerianTerkait)
- 58
Tahun 2020: Surat Edaran Menpanrb tentang Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal
Baru.
- 3
Tahun 2020: Surat Edaran Mendikbud tentang Pencegahan
Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.
(offsite)
- B-1623/Kemensetneg/Ses/TU.00.04/06/2017:
Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke 72
Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017. (offsite)
- 17/M/I/2015:
Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi
Guru (PPG). (offsite: 01
02
03)
- 01/M/SE/V/2015:
Evaluasi Permendikbud. Penundaan Implementasi
Permendikbud no. 49,73,95,154 Tahun 2014 dan Evaluasi
Permendikbud - mulai 20 Mei 2015. (offsite)
- 0293/MPK.A/PR/2014:
Pelaksanaan Instruksi
Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan
data pendidikan.
Peraturan Sesjen, Dirjen Dikti, dan
Dirjen Terkait
- 4
Tahun 2021: Peraturan Sekretaris Jenderal tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota
Data Internet Tahun 2021. Buku
Saku Bantuan Kuota Data Internet 2021. (offsite)
Keputusan Dirjen Dikti, dan Dirjen
Terkait
- 164/E/KPT/2022:
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024. (offsite)
- 164/E/KPT/2021:
Pedoman Pendanaan Berbasis Capaian IKU PTN di Lingkungan
Ditjen Dikti, Ristek. (offsite)
- 118/E/KPT/2022:
Tim Evaluator Program Matching Fund Kedaireka
Tahun 2022. (offsite)
- 135/E/KPT/2021:
Keputusan Dirjen Dikti Ristek tentang Penghargaan Capaian
IKU PTN di Lingkungan Ditjen Dikti, Ristek. Petunjuk
penggunaan penghargaan ini diatur dengan Surat
Edaran Dirjendiktiristek Nomor 5 Tahun 2021.
(offsite)
- 12/E/KPT/2021:
Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Operasional Beban
Kerja Dosen. (offsite). Tayangan dari Direktorat SDM,
Ditjen Diktiristek tahun 2021: Arah
Kebijakan BKD Tahun 2021, Pedoman
Operasional BKD Tahun 2021, dan Matriks
Pedoman Operasional BKD Tahun 2020.
- 84/E/KPT/2020:
Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Pelaksanaan
Matakuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.
(offsite)
- 47/B/HL/2019:
Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi,
beserta lampirannya. (offsite)
- 46/B/H/2019:
Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, beserta
lampirannya. (offsite)
- 21
Tahun 2015: Pelaksanaan pengalihan PNS Dikti
Kemdikbud menjadi PNS Kemristekdikti. (offsite)
- 19
Tahun 2015: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang PNS secara
elektronis. (offsite)
- 27/DIKTI/Kep/2014:
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter Tahun 2014-2015. (offsite)
- 25/DIKTI/Kep/2014:
Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa
Baru. (offsite)
- 15/DIKTI/Kep/2013:
Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
(BOPTN) untuk Penelitian. (offsite)
- 71/DIKTI/Kep/2012:
Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h
bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran
2013.
- 49/Dikti/Kep/2011:
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi
scan, offsite)
- 70/D/T/2010: 17
Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan
Hukum Pendidikan (offsite)
- 03/DIKTI/Kep/2010:
Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi
dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin
Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang
Bersangkutan (offsite)
- 82/DIKTI/Kep/2009:
Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar
Negeri (Data)
- 66/DIKTI/Kep/2008:
Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah
masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan
angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik
Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
- 163/DIKTI/Kep/2007:
Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi:
lengkap dengan lampiran (mirror,
lampirannya: 01,
02,
tayangan
sosialisasi)
- 44/DIKTI/Kep/2006:
Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan
bermasyarakat di Perguruan Tinggi (offsite)
- 43/DIKTI/Kep/2006:
Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan
kepribadian di Perguruan Tinggi (offsite)
- 34/DIKTI/Kep/2002:
Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no.
08/DIKTI/Kep/2001 (offsite)
- 28
/DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan
Non Reguler di Perguruan Tinggi (offsite)
- 26/DIKTI/KEP/2002:
Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik
dalam Kehidupan Kampus
- 08/DIKTI/Kep/2002:
Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian
dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana
di Perguruan Tinggi (offsite)
- 108/DIKTI/Kep/2001:
Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program
Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Lampiran
2. (offsite)
- 61/DIKTI/KP/2000:
Peraturan pelaksana Permendiknas
26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN.
- 275/DIKTI/Kep/1999:
Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu
dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di
lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi
pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas
berakhir (offsite)
- 48/DJ/Kep/1983:
Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)
(offsite)
Surat Edaran Sekjen, Dirjen Dikti,
Direktur
- 1009/E.E3/KU.07.00/2024:
Call for Proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka
(PKKM) Tahun 2024. (offsite)
- 0100/E.E4/DT.04.01/2023:
Pengaturan tentang penilaian angka kredit Dosen dan
kewajiban khusus BKD. (offsite)
- 1198/E.E1/KS.08.02/2022:
Call for Proposal Program Matching Fund dan
Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun 2023.
(offsite)
- 3
Tahun 2022: Penyelenggaraan Pembelajaran di PT di
Masa Pandemi COVID-19 Tahun Akademik 2022/2023.
(offsite)
- 0403/E.E4/KK.00/2022:
Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan
Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang masa
kerja dosen: SE
Dirjen Dikti 638/E.E4/KP/2020. (offsite)
- 5
Tahun 2021: Penggunaan Insentif Penghargaan Capaian
IKU PTN di Lingkungan Ditjen Dikti, Ristek (Kepdirjendiktiristek
135/E/KPT/2021). (offsite)
- 68446/A.A3/TI.00.02/2021:
Surat edaran Sekjen Dikti Ristek tentang Pemberian NIDN
bagi dosen non-ASN di PTN. (offsite)
- 638/E.E4/KP/2020:
Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka
Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen.
(offsite)
- 262/E.E2/KM/2020:
Surat edaran Dirjen Dikti tentang Pembelajaran Selama
Masa Darurat Pandemi COVID-19. (offsite)
- KEP-156/PJ/2020:
Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Kebijakan Perpajakan
Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.
(offsite)
- 061/B.B4/TU/2018:
Surat Edaran Dirjen Pembelajaran tentang Nomenklatur
Program Studi kepada PTN dan PTN-BH. Tayangan
Menristekdikti tentang Otonomi PTNBH dalam mendukung
pembangunan nasional dan menghadapi persaingan global
disampaikan di Kampus ITS, Surabaya, 4 April 2018.
- 3508/C.C4/KL/2017:
Surat Edaran Dirjen Kelembagaan tentang Perubahan Nama
Program Studi sesuai Kepmenristekdikti
57/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada
Perguruan Tinggi (yang merupakan petunjuk pelaksanaan
dari Permenristekdikti
no.15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi di
Perguruan Tinggi).
- 444/B/SE/2016:
Surat Edaran Dirjen Belmawa tentang implementasi SN Dikti
pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan.
(offsite)
- 435/B/SE/2016:
Surat Edaran Dirjen Belmawa tentang bahan ajar mata
kuliah wajib umum. (offsite)
- Pendidikan Agama Islam (441MB,
offsite)
- Pendidikan Bahasa Indonesia (365MB,
offsite)
- Pendidikan Agama Budha (80MB,
offsite)
- Pendidikan Agama Hindu (26MB,
offsite)
- Pendidikan Agama Katolik (19MB,
offsite)
- Pendidikan Agama Khong Hu Cu (19MB,
offsite)
- Pendidikan Agama Kristen (361MB,
offsite)
- Pendidikan Pancasila (23MB,
offsite)
- Pendidikan Kewarganegaraan (29MB,
offsite)
- 945/C1/KL/2016:
Surat edaran Sesditjen tertanggal 29 April 2016 tentang
Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016 pada
Perguruan Tinggi Swasta Kluster 4 dan 5. (offsite)
- 807/C/KL/2016:
Surat edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan PT tertanggal
26 April 2016 tentang Pengumuman Penerimaan Usulan
Proposal Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun
2016 pada Perguruan Tinggi Swasta Kluster 4 dan 5.
(offsite)
- 1864/E4/2015:
Surat edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang
Pedoman Angka Kredit Dosen.
- 4798/E/E2.3/KL/2015:
Jumlah dosen minimal di setiap program studi. (offsite)
- 4850/E.E2.3/KL/2015:
Nisbah dosen/mahasiswa lebih besar atau sama dengan 100
dan sanksi. Mencabut Surat Edaran 1915/E.E2.3/KL/2015.
(offsite)
- 1915/E.E2.3/KL/2015:
Edaran Direktur Lemkerma tentang Pencabutan dan Ralat
Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi. (offsite)
- 1765/E.E2.3/KL/2015:
Edaran Direktur Lemkerma tertanggal 25 Februari 2015
tentang Prosedur Pengaktifan Kembali Status PT/Prodi "
Non Aktif." (offsite)
- 1613/E2.4/LN/2015:
Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen
Dikti 20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PD
Dikti.
- 1229/E2.3/T/2015:
Surat edaran Direktur Direktorat Kelembagaan dan
Kerjasama tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi.
- 865/e4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data
D3 Serdos Tahun 2015. (offsite)
- 0543/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang
Kewajiban Pergunakan PD Dikti Feeder bagi PT Dimulai
dari Periode Pelaporan 2014-2 (Feb 2015). (offsite)
- 0542/E1.2/PL/2015: Edaran Dirjen Dikti tentang
Kopertis Wajib Memenuhi Kriteria Standar Pengelolaan
Feeder PD Dikti. (offsite)
- 360/E4.4/2015:
Surat Edaran Direktur Diktendik 2 Maret 2015 tentang
Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana
(S1). (offsite)
- 317/E4.4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang
Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2015.
(offsite: 01
02)
- 0404/E3.2/2015:
Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan
Peruruan Tinggi. (offsite: 01
02
03)
- 228/E4.4/2015: Edaran Direktur Diktendik: Studi
Lanjut S2/S3 bagi Dosen di Lingkungan Kemristek Dikti
2015. (offsite: 01
02)
- 226/E4.5/2015:
Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
tentang Pangkalan data Pendidikan Tinggi. (offsite)
- 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik: Nomor Induk
Dosen Nasional (NIDN). (offsite)
- 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik:
Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012.
(offsite: 01
02
03)
- 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik: Kenaikan
Pangkat Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
- 145/E.E2/KL/2015:
Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 9
Januari 2015 tentang Pembukaan Pengusulan Pendirian
Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Prodi. (offsite)
- 68/E.E3/DT/2015:
Surat edaran Dirjen Dikti tentang implementasi UKMPPD
(Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) periode
tahun 2015. (offsite)
- 43/E.E3/BD/2015: Edaran Dirjen Dikti: Beasiswa
Bantuan Biaya Pendidikan PPA Tahun 2015. (offsite)
- 02/TST/KRTPT/111/2015: Edaran Menristekdikti tentang
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1)
Kemenristekdikti Tahun 2015. (offsite)
- 122303/A.A1/KP/2014:
Kepatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan
(LHKPN).
- 10313/E.E2/KL/2014:
Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 31 Des
2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi
pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan
Prodi pada PTS. (offsite: 01
02)
- 8414/E.E2.3/KL/2014:
Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 29
Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
(offsite)
- 8319/E2.3/KL/2014:
Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tanggal 24
Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.
(offsite)
- 6761/E2.2/KL/2014:
Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang
Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi
Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan
Prodi Baru. (offsite)
- 5923/E1.2/KP/2014:
Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada
PD-Dikti. (offsite)
- 4329/E1.1/KU/2014:
Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.
(offsite)
- 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik
tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN
yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun. (offsite)
- 2186/E/LL/2014:
Edaran Direktur Belmawa tentang Pendataan Calon Peserta
Uji Kompetensi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan dan Ners
T.A.2014. (offsite)
- 1613/E2.4/LN/2015: Edaran Direktur Lemkerma tanggal
20 Februari 2015 tentang Pembaharuan Data PD Dikti untuk
Pengelompokan Peringkat PT. (offsite: 01
02
03)
- 1513/E4.4/2014:
Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan
Karyasiswa Penerima BLN-Dikti. (offsite)
- 1206/E4.1/2014:
Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi
Dosen Non PNS Kemdikbud. (offsite)
- 887/E.E3/MI/2014:
Penjelasan Linieritas Ilmu. (offsite)
- 672/E.E3/KM/2014:
Edaran Dirjen Dikti tentang Implementasi Kebijakan Kuota
Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Tahun Akademi
2014/2015. (offsite)
- 696/E.E3/MI/2014:
Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen. (offsite)
- 658/E.E2/DT/2014:
Penghentian Pemberian Penugasan Prodi Baru. (offsite)
- 620/E4.4/2014:
Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud no.
48 Tahun 2009 sebagai
Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar. (offsite)
- 576/E/HK/2014:
Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa
Baru pada Fakultas atau Prodi Kedokteran. (offsite)
- 547/E3.3/DT/2014: Menerima Kembali Usulan Pembukaan
Prodi Pendidikan Dokter. (offsite)
- 529/E.E3/DT/2014:
Edaran Dirjen Dikti tanggal 18 Juni 2014 tentang Status
Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan, DIII
Keperawatan dan Ners. (offsite)
- 526/E.E3/MI/2014:
Perihal Penjelasan tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana
(Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite).
Tayangan
Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
- 481/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Data
D1 Serdos Tahun 2015. (offsite)
- 420/E.E2/KL/2014:
Edaran Dirjen Dikti tanggal 14 Mei 2014 tentang Larangan
Alih Kelola PTS. (offsite)
- 370/E.E3/DT/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Uji
Kompetensi Nasional Regular Tenaga Kesehatan. (offsite)
- 315/E.E3/DT/2014:
Edaran Dirjen Dikti tentang Uji Kompetensi Ulang bagi
Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Prodi D3 Keperawatan dan
Program Ners yang tidak lulus Uji Kompetensi Tahun 2013.
(offsite)
- 305/E4.1/2014:
Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi
kunjungan ke kantor Ditjen Dikti. (offsite)
- 239/E4.1/2014: Edaran
Direktur Diktendik tentang Pelaksanaan Tes TKDA dan TOEP
bagi pengajuan NIDN baru. (offsite)
- 194/E.E3/AK/2014:
Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan
Tinggi. (offsite)
- 177/E.E4/AJ/2014:
Edaran Dirjen Dikti tentang perlakuan usulan angka
kredit dosen terkait Permenpan 17
Tahun 2013. (offsite)
- 145/E.E2/KL/2014: Edaran Direktur Kelembagaan dan
Kerjasama tanggal 14 Januari 2015 tentang Pembukaan
pengusulan baru pendirian dan perubahan perguruan tinggi
dan penyelenggaraan program studi. (offsite)
- 28 March 2014: Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri (BOPTN) Tahun 2014. Tayangan
dari Dikti. (offsite)
- K.26-30/V.7-3/99:
Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
yang merujuk pada UU
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
(offsite)
- 5447/BAN-PT/AK/2013:
Edaran Ketua BAN-PT tentang Ijin Penyelenggaraan dan
Akreditasi Program Studi. (offsite)
- 23053/A4/KP/2013:
Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi Pejabat
Negara. (offsite)
- 2189/E4.3/2013:
Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Ditjen Dikti kepada Rektor UGM tentang
Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen, khususnya Pengakuan
KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar.
- 2210/E4.1/2013:
Edaran Direktur Diktendik tanggal 17 Desember2013
tentang ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes
Potensi Akademik dan Bahasa Inggris. (offsite)
- 1807/E4.3/2013:
Edaran Direktur Diktendik tanggal 23 Oktober 2013 tentang
penyedia layanan tes yang diakui Dikti. (offsite)
- 1588/E4.3/2013: Edaran
Direktur Diktendik tanggal 24 September 2013 tentang
Pendaftaran Tes Online. (offsite)
- 1670/E4.5/2013:
Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding
atas Hasil Kenaikan jabatan/Pangkat Guru Besar.
(offsite)
- 1268/E4.4/2013:
Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal
Pascasarjana. (offsite)
- 1259/E.E3/DT/2013:
Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Pembinaan Kegiatan
Kemahasiswaan. (offsite)
- 704/E.E3/DT/2013:
Edaran Dirjen Dikti tentang Ujian Kompetensi bagi Calon
Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Kebidanan dan
Keperawatan. (offsite)
- 576/E/HK/2013:
Edaran Dirjen Dikti tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa
Baru pada Fakultas atau Program Studi Kedokteran.
(offsite)
- 570/E.E3/AK/2013:
Edaran Dirjen Dikti tentang Klarifikasi Akreditasi Prodi
Poltekkes.
- 271/E5.4/HP/2013:
Surat Edaran Direktur Litabmas tentang Akreditasi Berkala
Ilmiah Tahun 2013. (offsite)
- 4 Tahun
2013: Surat Edaran Menpan tentang pemberian tugas
belajar dan ijinnya. (offsite)
- 510/E4.3/2013:
Pembatalan Surat Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Ditjen Dikti No. 3676/E4.3/2012
perihal Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan
Lektor Kepala diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
(offsite)
- 1897/E2.3/T/2013:
SE Direktur Kelembagaan dan Kerjasama terkait Ijin
Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. (offsite)
- 272/E1.1/KU/2013:
SE Dirjen tentang kisaran tarif UKT (Uang Kuliah
Tunggal).
- 160/E/AK/2013:
SE Dirjen Dikti tentang Ijin Penyelenggaraan dan
Akreditasi Program Studi. (offsite)
- 97/E/KU/2013:
Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk
menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah
Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1
reguler.
- SE
Menpanrb 2 Tahun 2013: Surat edaran Menteri
Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpanrb) tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
(offsite)
- Perka
BKN No. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
(membatalkan SE Kepala BKN No.
02/SE/1980). Tanggal mulai pelaksanaan Perka ini: 01
Januari 2014.
- 3676/E4.3/2012:
SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan
Akademik Dosen (Usulan Lektor Kepala diberhentikan dari
Jan-Maret 2013). (offsite)
Sudah dibatalkan oleh SE Direktur Diktendik No. 510/E4.3/2013.
- 3387/E4.1/2012: SE
Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah
Homebase Dosen, Contoh SK
dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban.
(offsite)
- 3603/E4.3/2012:
SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru tentang
Sertifikasi dosen. (offsite)
- 1483/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor.
(offsite)
- 1287/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun
Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru
Besar/Profesor. (offsite)
- 1276/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan
Doktor Terapan. (offsite)
- Surat
Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang
terindikasi memiliki dosen adalah guru, lampirannya.
(offsite)
- 2844/E4.1/2012:
Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(offsite)
- 1314/D4.3/2012:
Surat Edaran Direktur Diktendik: Kenaikan pangkat/Jabatan
akademik dosen. (offsite)
- 1293.1/E4.1/2012:
SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru (offsite)
- 1287/E/T/2012:
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki
Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. (offsite)
- 1273/E4.3/2012:
SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
(offsite)
- 1223/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan
berkala ilmiah secara elektronik. (offsite)
- 1061/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara
(moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan
tinggi, serta pembukaan program studi baru. (offsite)
- 1016/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti
Korupsi di Perguruan Tinggi. (offsite)
- 1130/E4.1/2012:
SE Direktur Diktendik: Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
(nomornya kembar dengan SE yang lain) (offsite)
- 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN
Baru dan perubahan data dosen.
- 928/E4.1/2012:
Nomor Induk Dosen Nasional bermasalah lengkap dengan
lampirannya. (surat
edaran dan lampirannya)
- 715/E/T/2012:
SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan
Tinggi di PTS (offsite)
- 472/E4.4/2012:
Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar
biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3)
luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap,
dan calon dosen PT. (offsite)
- 393/E/T/2012:
Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap
tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah
lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) (offsite)
- 64/E4.3/2012:
Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik
Dosen.
- 24/E/T/2012:
Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik
Dosen.
- 0677/A.A5/SE/2012:
Perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 tentang
Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan
Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
- 305/E/T/2012:
Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak menaikkan
SPP pada tahun akademik 2012-2013.
- 213/E/T/2012:
Panduan bagi
Kontributor Portal Garuda. Formulir
kesediaan menjadi kontributor (offsite: 01
02
03).
- 212/E/T/2012:
Pedoman
Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik
yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan
Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik
(online). (offsite: Surat
Edaran Dirjen, Panduan
-37,5MB)
- 152/E/T/2012:
ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 yang merupakan
salah satu syarat kelulusan, yang berlaku terhitung mulai
kelulusan setelah Agustus 2012 (offsite)
- 49/E4.4/2012:
Surat edaran Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Ditdiktendik) tentang solusi penyaluran
beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme
pencairan beasiswa)
- 71936/A4/KP/2011:
Usulan Jabatan Fungsional (offsite)
- 4437/E2.2/2011:
Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu
Pelayanan (offsite)
- 4087/E1.2/B/2011:
Surat edaran tentang Permendiknas Permendiknas
38 Tahun 2011.
- 3245/E4.5/2011:
Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan (offsite)
- 2899.1/E4.1/2011:
Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN (offsite)
- 2050/E/T/2011:
Surat Edaran Dirjen Dikti tentang penggunggahan karya
ilmiah untuk kenaikan pangkat (offsite)
- 2030/E/T/2011:
Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program
studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)
- 1853/E/T/2011:
Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga
Kependidikan untuk 168 PTS (offsite)
- 1749/E/T/2011:
Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan
tinggi (offsite)
- 1643/E/T/2011:
Moratorium Prodi Keperawatan dan Kebidanan
- 1639/E/T/2011:
Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program
studi baru
- 1615/E/T/2011:
Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan
Dosen (offsite)
- 1037/E4.3/2011:
tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan
jabatan akademik dosen (offsite).
- 1017/E/T/2011:
Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar
Domisili (offsite)
- 1313/E5.4/LL/2011:
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (offsite)
- 1118/E4.5/2011:
Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan
Lampirannya (Panduan Layanan) (offsite)
- 1016/E/T/2011:
Masa Orientasi Mahasiswa Baru (offsite)
- 925/E/T/2011:
Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi (offsite)
- 914/E/T/2011:
Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi (offsite)
- 912/E/T/2011:
Usulan Perguruan Tinggi (offsite)
- 769/E/T/2011:
Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan
fungsional Guru Besar/Profesor (offsite)
- 739/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki
jabatan Guru Besar/Profesor (offsite)
- 498/E/T/2011:
Kualifikasi D-IV sama dengan S1
- 419/D4.4/2011:
Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus
memiliki jabatan fungsional minimal AA.
- 394/E/T/2011:
Penegasan Pelaksanaan Permendiknas
No. 58 Tahun 2008 (offsite)
- 306/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki
jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru
Besar/Profesor Emeritus (offsite)
- 190/D/T/2011:
validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor
Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran
pengesahannya dan format fakta integritas. (offsite)
- 65088/A4.3/KP/2010:
Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas
Belajar (offsite)
- 29253/A4.5/KP/2010:
Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau
biaya sendiri (swadana) (offsite)
- 8480/A.A2/LN/2010:
Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg
RI (offsite)
- 4159/A4.3/KP/2010:
Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia
penerima beasiswa (offsite)
- 1844/D2.2/2010:
Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang
Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru.
- 1436/D/T/2010:
Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan
usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
(S1) serta pengecualiannya (offsite).
- 1312/D/T/2010:
Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada
Perguruan Tinggi Pemerintah (offsite)
- 1311/D/C/2010:
Pencegahan dan penanggulangan plagiat (offsite)
- 1030/D/T/2010:
Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi
Komputer dan Lanskap (offsite)
- 2512/D2.5/2010:
Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September
2010 perihal Penataan Program Pertanian (offsite)
- 1844/D2.2/2010:
Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang
Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru
(offsite)
- 1185.1/D4.4/2010:
Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor
(S2/S3) Luar Negeri.
- 481/D4.4/2010:
Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan
Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti.
(zip format)
- 5072/A4.5/KP/2009:
Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas
(offsite)
- 4841/A4.5/KP/2009:
Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
(offsite)
- 4565/DI.3/C/2009:
Surat edaran Sekretaris Ditjen Dikti perihal Pedoman
Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan
Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
- 2309/A4.3/KP/2009:
Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri
antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan
Kemendiknas (offsite)
- 1961/D/T/2009:
Pemberhentian sementara alih kelola PTS
- 23327/A.4.5/KP/2009:
Penegasan dari aspek kepegawaian tentang dosen tugas
belajar (offsite)
- 40/D/T/2009:
Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi
Keperawatan dan Kebidanan (offsite)
- 2002/Dl.3/C/2008:
Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul
Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs
lain)
- 2920/D/T/2007:
Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio
maksimum dosen mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah
menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang
tercantum di surat ini (mirror)
- 1317/D5.1/T/2007:
Legalisasi Foto Copy Ijazah (offsite)
- 595/D5.1/T/2007:
Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang
Larangan Kelas Jauh (offsite)
- Perka
BKN no. 39/2007: Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian
Negara mengenai tunjangan berkaitan rangkap jabatan, Bab
III ayat 2 (offsite)
- 2010/D/T/2006
dan 2267/D/T/2006:
seleksi calon mahasiswa (offsite
1, offsite
2)
- 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi
Kedokteran Umum (offsite)
- SE/15/M.PAN/2004:
Surat Edaran MenPan tentang larangan Pengalihan PNS dari
Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru. (offsite)
- 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis
(offsite)
- 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
(offsite)
- 2933/D/T/2001:
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen
di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar
Perguruan Tinggi (offsite)
- 2209/D/T/2001:
Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat
- 1840/D/T/2001:
Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (offsite)
- 126/Dikti/Kep/2001,
KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian
Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik,
dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem
dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran
(offsite)
- 44128/A2.IV/KP/2000:
Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan
di Lingkungan Kemdikbud (offsite)
- 2668/D/T/2000:
Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan
tinggi baru
- 2630/D/T/2000:
Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (offsite)
Catatan: sila lihat peraturan lebih baru:
30 Tahun 2009:
Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan
Tinggi
- 3298/D/T/99
tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
- 1247/D/C/99:
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar
(offsite)
- 2705/D/T/1998:
Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih
berlaku untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN
yang sudah memiliki Permendiknas No. 67
Tahun 2008) (mirror
1, mirror
2)
23 Oktober
2005: Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada
Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998
(offsite)
- 2705/D/T/1998:
Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur
Pengangkatan Pimpinan PTS
- 4039/D/T/1993:
Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
- 1983: Petunjuk
pelaksanaan sistem kredit di Perguruan Tinggi. (offsite)
- 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat
Kalinya dan Seterusnya (offsite)
Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan
Nasional
- 2024-10-11: Buku
Panduan Penggunaan Generative Artificial
Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan
Tinggi. Hak Cipta: © 2024 pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Dilindungi Undang-Undang. Diterbitkan oleh: Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
(offsite)
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT)
- Permendikbudristek
53 Tahun 2023: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dikti. (offsite,
tayangan
Mendikbudristek, Buku
saku FAQ, YouTube,
Transformasi,
Rencana
Transformasi)
Menggantikan: Permenristekdikti
62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dikti, Permendikbud
3 Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Permendikbud
5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi, Permendikbudristek
56 Tahun 2022: Standar Pendidikan Guru.
- Permendikbud
5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi. (offsite)
- Permendikbud 3
Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(offsite)
- Permenristekdikti
50 Tahun 2018: Permenristekdikti tentang Perubahan
atas Permenristekdikti
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- Permenristekdikti
44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
- Permendikbud
49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(lengkap dengan lampirannya). (offsite)
Penyampaian Uji
Publik Perubahan Permendikbud
No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- SE
Dirjen Dikti 526/E.E3/MI/2014: Perihal Penjelasan
tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana
(Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite).
Tayangan
Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
- UU 12
Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan
penjelasannya. (offsite,
mirror).
Uji terhadap UU ini oleh MK pada Februari 2013 dapat
diikuti di sini.
- UU 20 Tahun
2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan
UU No 02 Tahun 1989:
Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
- PP 60 Tahun 1999:
Pendidikan Tinggi (pdf).
- UU No 02 Tahun
1989: Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Indonesia
- Direktorat
Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti,
tayangan tahun 2019:
- Peta
Jalan Akreditasi/Sertifikasi Program Studi
Internasional di PT Indonesia.
- Pendidikan Berbasis
Capaian Pembelajaran (Outcome Based Education -
OBE). (offsite)
- Penjaminan Mutu
Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran
- Permenristekdikti
62 Tahun 2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dikti.
- Permendikbud
50 Tahun 2014: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- Permendiknas 63
Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Pedoman Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 2016.
- Lembaga
Layanan Dikti Wilayah XII
Peraturan tentang Statuta Perguruan
Tinggi Indonesia
- Permendikbud
139 Tahun 2014: Pedoman Statuta dan Organisasi
Perguruan Tinggi. (offsite)
- Permendiknas
85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi (offsite: 01
02)
- Kemendikbud
046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri
Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
A. Statuta Perguruan Tinggi Indonesia
- PP
108 Tahun 2021: Perguruan Tinggi Badan Hukum
Universitas Brawijaya. (offsite)
- PP 54 Tahun
2015: Statuta Institut Teknologi Sepuluh November.
(offsite: 01
02)
- PP 53 Tahun
2015: Statuta Universitas Hasanuddin. (offsite:
01
02)
- PP 52 Tahun
2015: Statuta Universitas Diponegoro. (offsite:
01
02)
- PP 51 Tahun
2015: Statuta Universitas Padjadjaran. (offsite)
- Permendikbud
23 Tahun 2014: Statuta Universitas Samudra.
(offsite)
- Permendikbud
22 Tahun 2014: Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara.
(offsite)
- PP
30 Tahun 2014: Statuta Universitas Airlangga.
(offsite)
- PP 16 Tahun
2014: Statuta Universitas Sumatera Utara. (offsite)
- PP 15 Tahun
2014: Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
(offsite)
- PP 68 Tahun
2013: Statuta Universitas Indonesia. (offsite)
- PP 67 Tahun
2013: Statuta Universitas Gadjah Mada. (offsite)
- PP 66 Tahun
2013: Statuta Institut Pertanian Bogor. (offsite)
- PP 65 Tahun
2013: Statuta Institut Teknologi Bandung. (offsite)
- Permendiknas
75 Tahun 2013: Statuta Universitas Bengkulu.
(offsite)
- Permendiknas
53 Tahun 2013: Perubahan atas Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Statuta
Politeknik Negeri Lampung. (offsite)
- Permendiknas
47 Tahun 2013: Statuta Universitas Andalas.
(offsite)
- Permendiknas
02 Tahun 2013: Statuta Universitas Cenderawasih.
(offsite)
- Permendiknas
43 Tahun 2012: Statuta Universitas Haluoleo.
(offsite)
- Permendiknas
61 Tahun 2011: Statuta Universitas Sam Ratulangi.
(docx,
offsite)
- Permendiknas
49 Tahun 2011: Statuta Institut Teknologi Sepuluh
November. (offsite)
- Permendiknas
34 Tahun 2011: Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
(offsite)
- Permendiknas
08 Tahun 2011: Statuta Universitas Negeri Semarang
atau di sini. (offsite)
- Permendiknas
16 Tahun 2010: Statuta Universitas Tadulako.
(offsite)
- Permendiknas
02 Tahun 2009: Statuta Universitas Nusa Cendana.
(offsite)
- Permendiknas
44 Tahun 2008: Statuta Politeknik Negeri Kupang.
(offsite)
- Permendiknas
43 Tahun 2008: Statuta Universitas Pendidikan
Ganesha. (offsite)
- Permendiknas
37 Tahun 2008: Statuta Politeknik Perikanan Negeri
Tual. (offsite)
- Permendiknas 07 Tahun 2008: Statuta Politeknik Negeri
Semarang. (offsite)
- Permendiknas
23 Tahun 2007: Statuta Universitas Terbuka.
(offsite)
- Permendiknas
10 Tahun 2007: Statuta Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa. (offsite)
- Permendiknas
36 Tahun 2006: Statuta Universitas Malikussaleh.
(offsite)
- Permendiknas
33 Tahun 2006: Statuta Universitas Airlangga.
(offsite)
- Permendiknas
30 Tahun 2006: Statuta Politeknik Pertanian Negeri
Pangkajene dan Kepulauan. (offsite)
- Permendiknas
29 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Malang.
(offsite)
- Permendiknas
18 Tahun 2006: Statuta Universitas Negeri Gorontalo.
(offsite)
- Permendiknas
15 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Jember.
(offsite)
- Permendiknas
11 Tahun 2006: Statuta Universitas Trunojoyo.
(offsite)
- Permendiknas
08 Tahun 2006: Statuta Institut Seni Indonesia
Denpasar. (offsite)
- Permendiknas
03 Tahun 2006: Statuta Politeknik Negeri Bandung.
(offsite)
- Permendiknas
16 Tahun 2005: Statuta Universitas Airlangga.
(offsite)
- Permendiknas 13 Tahun 2003: Statuta Universitas Sam
Ratulangi. (offsite)
- Kepmendikbud
0440/0/1992: Statuta Universitas Gadjah Mada
(HKTL
UGM, docx)
- Kepmendikbud
0233/U/1977: Statuta Universitas Gadjah Mada
(HKTL
UGM, docx)
B. Pelatihan Penyusunan
Statuta Perguruan Tinggi Indonesia
Makassar 2014
|
Kupang 2013
|
Catatan: Peserta workshop
berdasarkan undangan dari Ditlemkerma
Dikti.
|
- Penjelasan Kegiatan Workshop Penyusunan
Statuta dan Renstra PT 2014 (447,4
KB pdf)
- Kerangka Panduan Hibah Renstra dan
Tatakelola 2014 (714,3
KB pdf)
- Good University Governance (1,13
MB pdf)
- Resolusi Konflik (1,01
MB pdf)
- Penyusunan Statuta PTS (1,28
MB pdf)
- Lembar Kerja Penyusunan Statuta PTS
(71,6
KB docx)
- Manajemen Perguruan Tinggi - Revisi.
(4,78
MB pdf)
- Manajemen Perguruan Tinggi (6,60
MB pdf)
- Penyusunan Rencana Strategis PT
(2,22
MB pdf)
- Lembar Kerja Penyusunan Renstra PTS
(75,0
KB docx)
- Panduan Hibah Tatakelola PTS 2014
(401,9
KB pdf)
- Panduan Hibah Renstra PTS 2014 (387,0
KB pdf)
|
- Arah
Pengembangan Dikti (5MB)
- Tatakelola
Perguruan Tinggi (1 MB)
- Penyusunan
Statuta PTS Berdasarkan UU Dikti (1
MB)
- Lembar
Kerja Penyusunan Statuta PTS (100
KB)
- Transformasi
Sosial di Perguruan Tinggi (700 KB)
- Penyusunan
Rencana Strategis Perguruan Tinggi (400
KB)
- Kerangka
Hibah Renstra dan Tatakelola 2013 (400
KB)
- Lembar
Kerja Renstra 2013 (100 KB)
- Panduan
Hibah Peningkatan Tatakelola PTS 2013
(300 KB)
- Panduan
Hibah Renstra PTS 2013 (300 KB)
|
Renstra Pendidikan
Nasional
- Peta Jalan Pendidikan: (1) Peta
Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2025-2045 - Ringkasan
2024-10-09-16:05 (YouTube),
(2) Peta
Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh
Kemendikbudristek Mei 2020. Catatan: Peta Jalan
Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035,tidak digunakan
lagi, menurut penjelasan internal Kemendikbudristek.
- UU 12
Tahun 2012: Pendidikan Tinggi lengkap dengan
penjelasannya. (offsite,
mirror)
- UU 20 Tahun
2003: Sistem Pendidikan Nasional, menggantikan
UU No 02 Tahun 1989:
Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasannya).
- Permenristekdikti
13 Tahun 2015: Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan
Lampiran. (offsite: 01
02)
- Permendikbud
22 Tahun 2015: Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019.
(offsite)
- Renstra
Kemdikbud 2010-2014. (offsite)
- Renstra Dikti Kemdikbud
- Renstra
2010-2014
- HELTS 2003-2010
- Untuk
pengambil keputusan
- Untuk
kalangan akademisi
- Untuk
umum
- Bahasa
Inggris
- Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka
Panjang (KPPT-JP) 1996-2005.
- Ki Hadjar Dewantara
- Buku I:
Pendidikan
- Buku II:
Kebudayaan
Organisasi dan Tata Kerja
Perguruan Tinggi Indonesia
- Permenristekdikti
3 Tahun 2016: Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Negeri Media Kreatif. (offsite)
- Permenristekdikti
48 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Syiah Kuala. (offsite)
- Permenristekdikti
47 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Palangka Raya. (offsite)
- Permenristekdikti
46 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Negeri Banjarmasin. (offsite)
- Permenristekdikti
42 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Lambung Mangkurat. (offsite)
- Permenristekdikti
41 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (offsite)
- Permenristekdikti
40 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Institut
Teknologi Kalimantan. (offsite)
- Permenristekdikti
39 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. (offsite)
- Permenristekdikti
38 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. (offsite)
- Permenristekdikti
37 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Institut
Teknologi Sumatera. (offsite)
- Permenristekdikti
36 Tahun 2015: Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Musamus. (offsite)
Peraturan tentang
Yayasan
- UU 28 Tahun 2004:
Perubahan atas UU 16 Tahun
2001 (offsite).
- UU 16 Tahun 2001:
Yayasan (offsite)
- PP 2
Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. (offsite:
01,
02)
- PP 38 Tahun 2009: Jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada yayasan. (offsite).
- PP 63 Tahun 2008:
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. (offsite)
- Inpres 20 Tahun
1998: Penertiban Sumber-sumber dana Yayasan.
(offsite)
- Contoh Akta Yayasan (situs
1, situs
2).
Peraturan di Indonesia mengenai
plagiarisma
- UU 19 Tahun
2002: hak cipta (offsite)
- UU 20 Tahun
2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya),
pada Pasal 25 ayat 2 serta Pasal 70
- Permendiknas 17 tahun
2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di
Perguruan Tinggi (offsite)
- Surat
Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah
bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar,
beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta
integritas. (offsite)
- Surat
Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan
penanggulangan plagiat (offsite)
- Surat Dirjen Dikti
3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat
(offsite)
Berkas Sertifikasi Dosen,
Beban Kerja Dosen (BKD), dan SIPKD
- Kepdirjendikti
12/E/KPT/2021: Keputusan Dirjen Dikti tentang Pedoman
Operasional Beban Kerja Dosen. (offsite). Tayangan dari
Direktorat SDM, Ditjen Diktiristek tahun 2021: Arah
Kebijakan BKD Tahun 2021, Pedoman
Operasional BKD Tahun 2021, dan Matriks
Pedoman Operasional BKD Tahun 2020.
- Permendikbud 47 Tahun
2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (offsite)
- Kepmendikbud
128/P/2014: Perguruan Tinggi penyelenggara sertfikasi
pendidik untuk dosen.
- Surat
Edaran 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang
Kebijakan Baru tentang Sertifikasi dosen. (offsite)
- Situs
Kopertis Wilayah 12: memuat berkas sertifikasi dosen
secara lengkap.
- Tayangan Direktorat Sumberdaya Iptek dan Dikti:
- Tahun 2015:
- Buku
1: Naskah Akademik (offsite)
- Buku
2: Penilaian Portofolio (offsite)
- Buku
3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos
Terintegrasi (offsite).
- Gabungan Buku
1-3.
- Tahun 2014:
- Buku
1: Naskah Akademik (offsite)
- Buku
2: Penilaian Portofolio (offsite)
- Buku
3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos
Terintegrasi (offsite)
Lampiran
Buku 3: Prosedur Operasional Baku Tatalaksana
Serdos Terintegrasi (offsite)
- Tahun 2013:
- Basis
data BKD 14 Januari 2013
- Tahun 2012:
- Pedoman
Serdos 2012, Materi Sosialisasi dan Petunjuk
Penggunaan
- Berkas
lengkap Maret 2012 (basisdata 1,5MB)
- Tahun 2011:
- Berkas
lengkap Juli 2011 (24,5MB rar)
- Pembaharuan
Sistem Serdos 2011 dan Prosedur
Operasional Baku (POB) Serdos Integratif 2011
(offsite: PS
dan POB)
- Buku Serdos: Buku
1, Buku
2, Buku
3 dan Lampiran
(offsite: Buku
1, Buku
2, Buku
3 dan Lampiran)
- Materi Beban Kerja
Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT (391KB
pdf, offsite)
- Materi Contoh
Pelaporan Beban Kerja Dosen 2011 (90KB pdf,
offsite)
- Aplikasi
Beban Kerja Dosen 13 Juni 2011 (750KB rar,
offsite)
- Arsip aplikasi versi sebelumnya: Aplikasi
Beban Kerja Dosen 4 Mei 2011 (750KB rar, offsite)
- Tahun 2010:
- Naskah
Akademik (182KB pdf, offsite)
- Penyusunan
Portofolio (497KB pdf, offsite)
- Manajemen
Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data
(287KB pdf, offsite)
- Lampiran
Buku 3 (593KB pdf, offsite)
- Pedoman
Beban Kerja (133KB pdf)
- Lampiran
Beban Kerja (172KB pdf)
- Lampiran untuk diisi oleh dosen yang disertifikasi
- Identitas
Dosen dan Lembar Pengesahan
- Lampiran P.IV: Penilaian
Persepsional Dosen Yang Diusulkan
- Lampiran P.V: Deskripsi
Diri (original)
- Lampiran P.V: Curriculum
Vitae (original)
- Lampiran Format F1: Beban
Kerja Dosen
- Tahun 2009:
- Naskah Akademik (173KB
pdf, 381KB
doc)
- Penyusunan Portofolio (471KB
pdf, 708KB
doc)
- Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan
Pengelolaan Data (334KB
pdf, 414KB
doc)
- Lampiran
Buku 3:
- Lampiran M.1: Data Usulan
- Lampiran M.2: Penetapan Peserta oleh Ditjen
Dikti (Format-B)
- Lampiran M.3: BA-1
- Lampiran M.4: BA-2
- Lampiran
M.5: BA-3 (26KB doc)
- Lampiran M.6: Label amplop
- Lampiran
M.7: BA-4 (30KB doc)
- Lampiran M.8: Label amplop
- Lampiran M.9: Label kothak
- Lampiran M.10: BA-5
- Lampiran M.11: Format-C
- Lampiran M.12: BA-6
- Lampiran M.13: Koding Perguruan Tinggi
- Lampiran M.14: Koding Rumpun, Sub Rumpun dan
Bidang Studi
- Lampiran M.15: Persyaratan Peserta
- Lampiran M.16: Persyaratan Menjadi Asesor
- Lampiran M.17: BA-7
- Lampiran M.18: BA-8
- Lampiran
P.I: Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen Yang
Diusulkan (143KB doc)
- Lampiran
P.II: Penilaian Sejawat Terhadap Dosen Yang
Diusulkan (143KB doc)
- Lampiran
P.III: Penilaian Atasan Terhadap Dosen Yang
Diusulkan (143KB doc)
- Lampiran
P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan
(143KB doc)
- Lampiran
P.V: Deskripsi Diri Dosen Yang Diusulkan (143KB
doc)
- Identitas
Dosen dan Lembar Pengesahan (30KB doc)
Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP)
- Situs resmi Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Permendikbud
65 Tahun 2014: Buku teks pelajaran dan Buku Panduan
Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan
Menengah yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan
dalam pembelajaran.
- Permendikbud
71 Tahun 2013: Buku teks pelajaran dan Buku Panduan
untuk Pendidikan dasar dan Menengah.
- Permendikbud
70 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Permendikbud
69 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Permendikbud
68 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Permendikbud
67 Tahun 2013: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Permendikbud
66 Tahun 2013: Standar Penilaian Pendidikan.
- Permendikbud
65 Tahun 2013: Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah.
- Permendikbud
64 Tahun 2013: Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah.
- Permendikbud
54 Tahun 2013: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan
Dasar dan Menengah.
- Permendiknas
69 Tahun 2009: Standar biaya operasi non-personalia
tahun 2009.
- Kepmendikbud
220/P/2014: Pengangkatan Anggota Badan Standar
Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.
- Ujian Nasional Tahun 2015
- Permendikbud
5 Tahun 2015: Kriteria kelulusan peserta didik,
penyelenggaraan Ujian Nasional, dan penyelenggaraan
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada
SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang
sederajat.
- Permendikbud
6 Tahun 2015: Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan
penyelenggara Program Paket A/ULA.
- Peraturan
BSNP Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur
Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian
Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Keputusan
BSNP Nomor 0250/SKEP/BSNP/III/2015 tentang
penetapan PTN koordinator pemindai Lembar Jawaban
Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK
tahun pelajaran 2014/2015.
Badan Akreditasi Nasional PT
(BAN-PT)
- Permendiknas 6
Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005
tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(offsite)
- Permendiknas 28
Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (membatalkan 187/U/1998)
- Kepmendikbud
187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas
No. 28 Tahun 2005)
- Kepmendikbud
0224/U/1995: Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.
- Kepmendikbud
0326/U/1994: Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.
- SE
Dirjen Dikti 194/E.E3/AK/2014: Izin Penyelenggaraan
dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. (offsite)
- Pemetaan PTN berdasarkan
aturan dasar perguruan tinggi.
- Dapatkan borang terbaru
langsung dari Situs
BAN PT
- Situs
asli borang BAN PT
- Regulasi
terkait BAN-PT
- Surat Edaran
609/BAN-PT/Edaran/III/2009, 10 Maret 2009,
pemberlakuan perangkat akreditasi
- Daftar
Borang dan Instrumen Terbaru
- Berkas lengkap dan tayangan 8Tahun 2019: Instrumen
Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 (7 MB rar) dan
Instrumen Akreditasi Program
Studi 4.0 (16 MB rar)
- Sarjana-S1 (gabungan seluruh
dokumen - 1MB RAR):
- Buku
1 -Naskah Akademik Akreditasi Program Studi
Sarjana
- Buku
2 -Standar dan Prosedur Akreditasi Sarjana
- Buku
3A -Borang Akreditasi Sarjana
- Buku
3B -Borang Fakultas-Sekolah Tinggi
- Buku
4 -Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1
- Buku
5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program
Sarjana
- Buku
6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Prodi
S1
- Buku
7 -Pedoman Asesmen Lapangan
- Pedoman
Evaluasi Diri
- Matriks
Penilaian Laporan Evaluasi Diri 2009
- Pascasarjana-S2 - Edisi
Sosialisasi Oktober 2009(gabungan seluruh dokumen -
1MB RAR):
- Buku
1 -Naskah Akademik S2 2009
- Buku
2 -Standar dan Prosedur Akreditasi PS S2
- Buku
3A -Borang Akreditasi PS S2
- Buku
3B -Borang Unit Pengelola S2
- Buku
4 -Panduan Pengisian Instrumen S2
- Buku
5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS
S2
- Buku
6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS
S2
- Buku
7 -Pedoman Asesmen Lapangan S2
- Pedoman
Evaluasi Diri
- Pascasarjana-S3 - Edisi
Sosialisasi Oktober 2009(gabungan seluruh dokumen -
1MB RAR):
- Buku
1 -Naskah Akademik S3 2009
- Buku
2 -Standar dan Prosedur Akreditasi PS S3
- Buku
3A -Borang Akreditasi PS S3
- Buku
3B -Borang Unit Pengelola S3
- Buku
4 -Panduan Pengisian Instrumen S3
- Buku
5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS
S3
- Buku
6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS
S3
- Buku
7 -Pedoman Asesmen Lapangan S3
- Pedoman
Evaluasi Diri
- Borang Diploma - Edisi
Sosialisasi Oktober 2009(gabungan seluruh dokumen -
1MB RAR):
- Buku
1 -Naskah Akademik 2009
- Buku
2 -Standar dan Prosedur Akreditasi PS
- Buku
3A -Borang Akreditasi PS
- Buku
3B -Borang Unit Pengelola
- Buku
4 -Panduan Pengisian Instrumen
- Buku
5 -Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS
- Buku
6 -Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS
- Buku
7 -Pedoman Asesmen Lapangan
- Pedoman
Evaluasi Diri
Kurikulum Pendidikan
Tinggi Indonesia
- PP 32
Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. (offsite)
- Perpres 8 Tahun
2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
atau Indonesian Qualification Framework
(IQF) - lengkap dengan lampirannya (offsite)
- Permendikbud
5 Tahun 2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi. (offsite)
- Permendikbud 3
Tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada
Bagian Keempat: Standar Proses Pembelajaran. (offsite)
- Permendikbud
81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan
Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
- Permendikbud
49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(lengkap dengan lampirannya). (offsite)
- Buku
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas
Edisi V. Hak Cipta: © 2024 pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Buku
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era
Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka Edisi IV. Hak Cipta: ©2020 pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dilindungi
Undang-Undang. ISBN: 978-602-9290-26-4. Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (offsite).
Contoh RPS Blended Learning: Metodologi
Penelitian ITS.
- Merdeka
Belajar - Kampus Merdeka. Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Buku Panduan, April
2020.
- 526/E.E3/MI/2014:
Perihal Penjelasan tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana
(Perhitungan SKS Program Master dan Doktor). (offsite).
Tayangan
Dirbelmawa pada Rakor Kopertis (offsite)
- Direktorat
Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti,
tayangan tahun 2019:
- Peta
Jalan Akreditasi/Sertifikasi Program Studi
Internasional di PT Indonesia.
- Pendidikan Berbasis
Capaian Pembelajaran (Outcome Based Education -
OBE). (offsite)
- Penjaminan Mutu
Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran
- Buku
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi
III. Hak Cipta: ©2018 pada Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan. ISBN: 978-602-70089-3-9.
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi. (offsite)
- Petunjuk penyusunan kurikulum perguruan tinggi sesuai
KKNI
- Buku
Pedoman Kurikulum Dikti Ditbelmawa (18 Agustus
2014). (offsite)
- Panduan
ringkas menyusun kurikulum pendidikan tinggi.
(offsite)
- Standar
pendidikan tinggi ringkas. (offsite)
- Kurikulum
pendidikan tinggi sesuai KKNI 2014 (tayangan
sosialisasi 14 Agustus 2014).
- Buku panduan
Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan
Tinggi (2008). (offsite)
- Kepmendiknas
045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Kepmendiknas
232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
- 1983: Petunjuk
pelaksanaan sistem kredit di Perguruan Tinggi. (offsite)
- 0211/U/1982:
Program pendidikan tinggi dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
- 0124/U/1979:
Jenjang program pendidikan tinggi dan program akta
mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Taksonomi Bloom ranah kognitif.
(Taksonomi pembelajaran lengkap, Bloom, Anderson, dan
Marzano:
html5,
2
MB pdf, flipbook)
Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI,
Indonesia Qualification Framework)
- Perpres 8 Tahun
2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
atau Indonesian Qualification
Framework(IQF) - lengkap dengan lampirannya
(offsite)
- Permendikbud
49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(lengkap dengan lampirannya). (offsite)
- Permendikbud
83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi. (offsite)
- Permendikbud
81 Tahun 2014: Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan
Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi. (offsite)
- Permendikbud
73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Bidang Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini
merupakan Juklak Peraturan
Presiden no. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (offsite)
- Sosialisasi KKNI Tahun 2014:
- Buku
IQF III B (berbahasa Indonesia)
- Bagian 1: Globalisasi
Oktober 2014
- Bagian 2: Panduan
Penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan
Prodi
- Bagian 2a: Penyusunan
CP Oktober 2014
- Bagian 2b: Contoh
CP
- Bagian 3: Petunjuk
Teknis Penyusunan Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
- Bagian 3a: Panduan
RPL untuk Dosen
- Bagian 3b: Panduan
RPL untuk Pembelajar Sepanjang Hayat
- Bagian 4: Surat
Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Oktober
2014
- Bagian 4a: Contoh SKPI: Polban,
ATMI,
Binus,
Poltek
Perkapalan, PENS (pemilik
file tidak mengijinkan).
- Sosialisasi KKNI Tahun 2013:
- Buku
IQF III B (berbahasa Indonesia)
- Bagian 1: Globalisasi
Sept 2013
- Bagian 2: RPL
Sept 2013 revisi
- Bagian 3: Diploma
Supplement Sept 2013 revisi
- Bagian 4: Nomenklatur
Sept 2013
- Sosialisasi KKNI Tahun 2011:
- Sosialisasi
KKNI Nasional (offsite)
- Kompetensi dan
Learning Outcomes Dikti (offsite)
- Penyusunan
Learning Outcomes Program Studi (offsite)
- Deskriptor (2010):
- Contoh generik
- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Akuntansi
- Prodi di bidang Politik dan Pemerintahan
- Prodi Biologi
- Prodi S1-Fisika
- Prodi Hukum
- Prodi Kesehatan dan Kedokteran
- Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Prodi Kimia
- Prodi Matematika
- Prodi Pertanian - Kedokteran Hewan
- Prodi Pertanian - Kehutanan
- Prodi Pertanian - Perikanan dan Perairan
- Prodi Pertanian - Pertanian
- Prodi Pertanian - Peternakan
- Prodi Pertanian - Teknologi Pertanian
- Prodi Seni
- Prodi Teknik
- 31 Tahun 2006: Sistem
Pelatihan Kerja Nasional, termasuk membahas tentang: (1)
SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan
(2) KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia -
offsite.
- Pedoman
penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah
(offsite)
Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan
BKN Nomor 4 Tahun 2023: Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia tentang Periodisasi Kenaikan
Pangkat PNS. (offsite)
- Materi
Sosialisasi PAK PNS sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Jabatan Fungsional No
1 Tahun 2023.
- Januari 2016: Panduan
Registrasi Dosen. (offsite)
- Permendikbud
92 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. (offsite)
- Permendikbud
24 Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala
BKN no. 004/VIII/PB/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka Kreditnya. (offsite)
- Permenpanrb
46 Tahun 2013: Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 17 Tahun
2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
kreditnya; (offsite).
- Draft
Pedoman PAK Dosen Revisi 7 Oktober 2014.
(offsite)
- Materi
Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen oleh Tim PAK
Pusat Mei 2014. (offsite)
- BKN: Penelusuran
Kepangkatan PNS
- Portal Sistem
Penilaian Angka Kredit Dosen Ditjen Dikti.
- Surat
Edaran Direktur Diktendik no. 64/E4.3/2012: Penilaian
Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen
- Surat
Edaran Dirjen Dikti no. 24/E/T/2012: Kebijakan
Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
- Surat
Edaran Direktur Diktendik No. 1037/E4.3/2011:
tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan
jabatan akademik dosen (offsite).
- Surat
Edaran Sekjen Diknas 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan
Fungsional (offsite)
- Surat
Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian
Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka
Kredit Dosen (DUPAK) (situs
lain)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PER/60/M.PAN/6/2005:
Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya.
- PP 99 Tahun 2000:
kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi
1 dan lokasi
2.
- Pedoman
Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk
Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan
Guru Besar.
- Surat
Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah
bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar,
beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta
integritas. (offsite)
- Kepka BKN
no 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang
kenaikan pangkat PNS (offsite)
- Kepmendiknas
36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian
angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf,
offsite).
Lampiran: I
IIa
IIb
IIc
IId
IIe
III IV;
antara lain Lampiran
IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per
minggu
- Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan
tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional
dosen
- Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999
dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999:
petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka
kreditnya (html).
Lampiran: 01
02 03
04 05
06 07
08 09
10
- 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran:
I
II
III
Pembukaan Program Studi Baru
dan Persyaratan Double Degree
- Tatacara
pembukaan prodi baru dari Ditjen Dikti. (offsite)
- 6761/E2.2/KL/2014:
Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang
Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi
Baru dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan
Prodi Baru. (offsite)
- 108/DIKTI/Kep/2001:
Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan
Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Lampiran
2. (offsite)
- Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan program
Double
Degree
Pemberian Ijin untuk
Perguruan Tinggi Asing
- Perpres No. 36 Tahun
2010: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal. Membatalkan Perpres
No. 77 Tahun 2007. (offsite)
- Perpres No. 77 Tahun
2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal. Telah dibatalkan oleh Perpres
36 Tahun 2010. (offsite)
- PP 17 Tahun 2010:
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta
penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga
Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
- Permendiknas 26 Tahun
2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan
Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
(offsite)
(ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih
pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
- Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga
Sukarela Asing (offsite)
- Permendiknas 66 Tahun
2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di
Indonesia (offsite)
- Surat
edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217
tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin
tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (offsite)
- Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan
Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti
(offsite)
Gaji dan Tunjangan
PNS/ABRI
- 92/PMK.05/2013:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor tanggal 25 Juni 2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun
Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun/Tunjangan. PP
No. 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas
PP No. 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji PNS (offsite).
Lampiran PP no. 15 Tahun 2012 (offsite).
- PP No. 16 Tahun
2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 28 Tahun
2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (offsite).
Lampiran PP no. 16 Tahun 2012 (offsite).
- PP No. 17 Tahun
2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 29 Tahun
2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian NRI
(offsite).
Lampiran PP no. 17 Tahun 2012 (offsite).
- PP No. 18 Tahun 2012:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
(offsite).
- PP No. 19 Tahun 2012:
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
Tunjangan Orang Tua Anggota TNI (offsite).
- PP No. 20 Tahun 2012:
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,
Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan
Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian NRI (offsite).
- PP No. 19 Tahun 2011:
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada
Veteran Republik Indonesia (offsite)
- PP No. 18 Tahun 2011:
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (offsite)
- PP No. 17 Tahun 2011:
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada
Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan
Janda/Dudanya (offsite)
- PP No. 16 Tahun
2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia beserta Lampiran
I s/d V (offsite)
- PP No. 15 Tahun
2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,
Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim
Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional
Indonesia beserta Lampiran
I s/d V (offsite)
- PP No. 14 Tahun
2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil dan Janda/Dudanya beserta Lampiran
I s/d VIII (offsite)
- PP No. 13 Tahun
2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia (offsite)
- PP No. 12 Tahun
2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota
Tentara Nasional Indonesia (offsite)
- PP No. 11 Tahun
2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP
No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Lampiran PP 11 Tahun
2011. (offsite)
- PP No. 41 Tahun
2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan
khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan
Profesor.
Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri
Keuangan No. 164/PMK.05/2010:
Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan
kehormatan professor (offsite)
- Perpres 65
Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru:
41 Tahun 2009).
Petunjuk teknisnya ada dalam Perka
BKN no.39 tahun 2007 tentang tatacara permintaan,
pemberian dan penghentian tunjangan fungsional PNS.
(offsite)
Nomer Induk Dosen Nasional
(NIDN)
- 3387/E4.1/2012:
SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan
Pindah Homebase Dosen, Contoh SK
dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban.
(offsite)
- 1293.1/E4.1/2012:
SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru (offsite)
- 1130/E4.1/2012:
SE Direktur Diktendik: Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
(nomornya kembar dengan SE yang lain) (offsite)
- 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN
Baru dan perubahan data dosen.
- 2899.1/E4.1/2011:
Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN (offsite)
Lain-lain
- 26 September 2017: Bahan paparan Visi
Indonesia 2045 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
disampaikan dalam Orasi Ilmiah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, 26 September
2017.
- 25 Februari 2015: Materi
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemristekdikti Tahun
2015 (offsite).
- 20 Februari 2013: Survei
pendataan oleh Ditjen Dikti Ditbelmawa terhadap
inisiasi dan beragam upaya penyelenggaraan program studi
dan atau mata kuliah yang berbasis TIK
(e-learning) pada perguruan tinggi di Indonesia.
Berita selengkapnya: (1) Surat
pemetaan, (2) Kuesioner
Dikti Pemetaan Prodi MK TIK, (3) Perguruan
Tinggi untuk Pemetaan, (4) Email
teame-learning
- Permenkeu
No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang
Milik Negara (offsite)
- Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012:
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010
tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan
Uang.
- Arahan Mendikbud
pada Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Pusbangtendik, Depok: 27 Februari 2012 (offsite).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas:
Ringkasan
Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Indonesia
2010
- PMK No. 238/PMK.05/2010:
Pengelolaan Endowment fund dan dana cadangan pendidikan
(offsite).
Siaran
pers Menteri Keuangan.
- Peraturan Pemerintah tentang
PNS:
- 20 Tahun
2023: Aparatur Sipil Negara. Mencabut UU
5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. (offsite)
- UU 13 Tahun
2003: Ketenagakerjaan
- UU No. 43 tahun
1999: Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2, lokasi
3, lokasi
4.
- UU
No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat
diunduh di lokasi 1,
lokasi
2, lokasi
3.
- PP 40 Tahun 2010:
perubahan atas PP. 16 Tahun
1994 tentang jabatan fungsional PNS.
- PP 63 Tahun 2009:
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9
Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS, dapat diunduh di
lokasi 1, lokasi
2, lokasi
3, lokasi
4.
- PP 28 Tahun 2010:
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14
tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
- PP 25 Tahun 2010
(Lampiran): Perubahan
ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (offsite)
- PP 8 Tahun 2009
(dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2) tentang perubahan kesebelas atas PP
No. 7 Tahun 1977 tentang penetapan gaji beserta
lampirannya (dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2).
- PP 9 Tahun 2003
tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
- Lampiran
I-VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2009:
penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan
janda/dudanya, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
- PP 30 Tahun 1980:
Peraturan disiplin PNS, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
- PP 7 Tahun 1977:
Peraturan gaji PNS, dapat diunduh di lokasi
1, lokasi
2.
- Permenkeu
110/PMK.05/2010: Peraturan Menteri Keuangan
tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan
bagi PNS (pdf,
offsite)
- Kumpulan Pedoman untuk
Pengelolaan CPNS/PNS
- Perka
BKN 21 Tahun 2015: Pelaksanaan pengalihan PNS
Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kemristekdikti.
(offsite)
- Perka
BKN 19 Tahun 2015: Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang pedoman pelaksanaan
pendataan ulang PNS secara elektronis. (offsite)
- Pedoman
Pengadaan PNS
- Pedoman
Formasi PNS
- Pedoman
untuk CPNS
- Pedoman
Kenaikan Pangkat PNS
- Pedoman
Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
- Pedoman
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
- Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan PNS (DIKLAT)
- Pedoman
tentang Disiplin PNS
- Pedoman
Penilaian Kinerja PNS
- Pedoman
seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3)
- Pedoman
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- Pedoman
Kenaikan Pangkat PNS
- Pedoman
Cuti Tahunan: Cuti
Tahunan, Cuti
Sakit, Cuti
Besar, Cuti
Bersalin, Cuti
Alasan Penting, CLTN
- Pedoman
Pernikahan PNS
- Pedoman
Pemberhentian/Pensiun PNS
- Undang-undang
Kepegawaian
- UU
43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf,
offsite)
- PP 24
Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (offsite)
- Disiplin PNS
- PP 53
Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(offsite)
- Peraturan
Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
- PP No. 30
Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah
diganti dengan PP No.
53 Tahun 2010) (offsite)
- PNS dilarang memangku
jabatan rangkap
- Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS - DP3
- Perka
BKN No. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
(membatalkan SE Kepala BKN No.
02/SE/1980). Tanggal mulai pelaksanaan Perka
ini: 01 Januari 2014.
- PP No.
46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil; pengganti PP No. 10
Tahun 1979. (offsite)
- PP No.
10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan
lampiran) (offsite)
- Surat Edaran Kepala BKN No.
02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai
contoh-contoh kasus (offsite)
- Pedoman
seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3)
- Alih Profesi PNS &
Mutasi Dosen
- Kepmendiknas
36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan
penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
(pdf,
offsite):
pasal 2 ayat 6
- Surat
Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS
Dosen ke luar Instansi Depdiknas (offsite)
- Surat
Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih
tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
(offsite)
- Surat
Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis
Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar
Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan
Kemendiknas (offsite)
- SK Dirjen
Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri
Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi
dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
(offsite)
- Surat Edaran
Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS
non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII
(offsite)
- Tentang Tugas
Belajar
- Kumpulan
penjelasan tentang tunjangan belajar bagi
dosen/PNS.
- Peraturan Presiden 12
Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (offsite)
- Surat
Edaran Menpan No. 4 Tahun 2013: Pemberian Tugas
Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS. (offsite)
- Surat
Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004: Pemberian
Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS.
- Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010,
01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP
Setneg RI.
- Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010,
27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan
ketentuan batas usia penerima beasiswa (offsite)
- Permendiknas 48 Tahun
2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di
lingkungan Depdiknas
- Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan
perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan
fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang
melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
- PP. 3
tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai
negeri, dapat diunduh pula di lokasi
1 dan lokasi
2.
- PP. 99 tahun
2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula
di lokasi
1 dan lokasi
2.
- Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999:
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat
diunduh di sini.
- Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN
tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional
dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
- Kepmendiknas No. 36/D/O/2001:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Dosen, dapat diunduh di sini.
- Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
- Nomor 23327/A4.5/KP/2009:
Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang
tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi
Dosen (offsite).
Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan
dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos
dan terima tunjangan.
- Nomor 29253/A4.5/KP/2010:
Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi
lanjut atau biaya sendiri (swadana) (offsite).
Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi
dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau
di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota
kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa
melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar,
maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku
segala ketentuan tugas belajar.
- Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas
tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya
dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifikasi
Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di
lokasi
1 atau lokasi
2.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk
barang bawaan Penumpang dari LN
- 188/PMK.04/2010:
Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak
Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang
Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung
mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini
beserta lampirannya.
- 28/PMK.04/2008:
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan.
Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS
Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN
minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
- Ketentuan bebas PPh bagi
beasiswadiatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah
dengan PMK 154/PMK.03/2009):
- UU PPh No.
36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU
No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di
lokasi 1, lokasi
2, sedangkan penjelasan
atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di
lokasi 1,
lokasi
2.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009
(tentang Perubahan atas PMK
No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di
sini.
- BPP-DN(BPPS -Beasiswa
Program Pendidikan Pascasarjana)
- SE
Direktur Diktendik 296/E4.4/2013: penggabungan 2
skema beasiswa (1) Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dan
(2) Beasiswa Unggulan (BU) Dalam Negeri menjadi
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN)
untuk Dosen, Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan
(offsite)
- Situs daring (online): (1) Beasiswa
Dikti, (2) BPPS,
BPP-Dalam
Negeri, BPP-Unggulan,
(3) BPP-Luar
Negeri
- Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Dalam
Negeri (BPP-DN)
- 2013: Pedoman
(offsite).
- 71/DIKTI/Kep/2012:
Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN yang
Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013.
- Surat
Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28
Feb 2011: Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS
(offsite).
Pencabutan terhadap persyaratan calon penerima BPPS
harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat
dalam SE 419 ini.
- Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti
Kemendiknas) No.
481/D4.4/2010:
- No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010:
Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan
Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
(1,3MB
pdf atau 0,75
MB zip).
- No. 1185.1/D4.4/2010,
10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program
Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat
unduh pula di sini)
- Tentang Paspor
- Surat Edaran tentang penggunaan Paspor
Biru ke pertemuan di 4 negara yang tak ada hubungan
diplomatik dengan Indonesia (situs
lain)
- Lampiran Peraturan Menlu (baca hal 55) (offsite)
- Di surat edaran Diktendik, tidak ada dicantumkan
larangan pergunakan paspor dinas ke Taiwan (offsite)
- Ijazah Hilang
- Permendiknas
59 tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat
tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat
belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang
berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat
belajar (offsite)
- Persyaratannya dan format surat keterangan
pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah. Di
bawah ini ada contoh UNDIP
(html) dan UNS
(pdf).
- Peraturan tentang Standar
Biaya
- UU
1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
- UU 17 Tahun
2003: Keuangan Negara (offsite)
- PP 80 Tahun 2010:
Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal
21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD
(offsite)
- Perpres 35 Tahun
2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
- Perpres 54
Tahun 2010: Pengadaan barang/jasa pemerintah
- Keppres
61 Tahun 2004: Perubahan terhadap Keppres
80 Tahun 2003
- Keppres
80 Tahun 2003 (Penjelasan,
Lampiran
I, Lampiran
II): Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Bahan Pelatihan Keppres
80 Tahun 2003 oleh Bappenas: Materi
1, Materi 2,
dan Standar
Dokumen Pengadaan.
- Standar Biaya Masukan (SBM)
(dh. Standar Biaya Umum, SBU):
- S-168/MK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup
Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. (offsite)
- 55/PMK.05/2014:
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011.
(offsite)
- 53/PMK.02/2014:
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
(offsite,
lampiran)
- 52/PMK.02/2014:
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
72/PMK.02/2013
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
(offsite)
- 51/PMK.02/2014:
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur
Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (offsite)
- 99/PMK.02/2013:
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 lengkap
dengan lampirannya. (html,
offsite: lengkap,
html)
- 91/PMK.02/2013
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan no.
37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
(offsite)
- 72/PMK.02/2013:
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014, dan
lampiran
(offsite:
lampiran)
- 71/PMK.02/2013:
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya
(offsite:
lampiran)
- 31/PMK.02/2013:
Perubahan pertama Permenkeu No. 37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
- 37/PMK.02/2012:
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Lampiran)
- 84/PMK.02/2011:
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (Lampiran)
- 100/PMK.02/2010:
Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
- 01/PM.2/2009:
Standar Biaya Tahun Anggaran 2010
- 64/PMK.02/2008:
Standar Biaya Tahun Anggaran 2009
- 81/PMK.02/2007:
Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
- Standar Biaya Keluaran (SBK)
(dh. Standar Biaya Khusus, SBK):
- Peraturan Menteri Keuangan No.
36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan No.
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU)
Tahun Anggaran 2012 (offsite)
- Peraturan Menteri Keuangan No
164/PMK.05/2011: Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(offsite)
- Peraturan Menteri Keuangan No
120/PMK.02/2011 (offsite)
- Peraturan Menteri Keuangan No
141/PMK.02/2010: Perubahan atas PMK No
123/PMK.02/2010 SBK TA 2011 (offsite)
- Peraturan Menteri Keuangan No
123/PMK.02/2010: Standar Biaya Khusus Tahun
Anggaran 2011 (offsite)
- Peraturan Menteri Keuangan No
69/PMK.02/2008: Penyusunan Standar Biaya Khusus
(offsite)
- Peraturan Dirjen Anggaran No
PER-02/AG/2010: Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Biaya Khusus Tahun 2011 (offsite)
- Peraturan Dirjen Anggaran No
PER-01/AG/2009: Petunjuk teknis Penyusunan
Standar Biaya Khusus Tahun 2010 (offsite)
- Peraturan tentang Perpajakan
dan Bebas Pajak Impor
- UU
No. 36 tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya
(offsite);
perubahan keempat atas UU
No. 7 tahun 1983 (docx)
- PP 94
Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak
dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
(offsite).
- UU
No. 8 Tahun 1983: Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- UU No. 7
tahun 1983: Pajak Penghasilan. (format docx)
- UU No. 6 Tahun
1983: Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
- PP 93
Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana
nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan,
sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(offsite).
- PP 80 Tahun 2010:
Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal
21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD
(offsite).Catatan:
Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP
45 Tahun 1994
- Permenkeu
262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya):
peraturan pelaksana PP 80
Tahun 2010 (offsite)
- Permenkeu No.
16/PMK.03/2010: Tatacara Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang
pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
(offsite)
- PP No. 68 tahun 2009:
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang
dibayarkan sekaligus (offsite: 01
02)
- PP 45 Tahun
1994: pajak penghasilan bagi pejabat negara,
pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan
atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan
negara atau keuangan daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No
244 /PMK.031/2008: pajak penghasilan.
- PP
No. 36 Tahun 1983: Pelaksanaan Undang-Undang Pajak
Penghasilan 1984.
- PP No. 35 Tahun
1983: Pendaftaran, pemberian Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan, dan
persyaratan pengajuan keberatan.
- Direktorat Jendral Pajak: Perlakuan
Perpajakan untuk Dosen/Pengajar Perguruan
Tinggi.
- Tata cara pensiun PNS -
Dosen
- BKN: Penelusuran
SK Pensiun PNS
- BKN: Penelusuran
Status Usulan Kenaikan Pangkat atau Pensiun PNS
(Gol IVc ke atas)
- BKN: Pedoman
Pemberhentian/Pensiun PNS
- UU Nomor 14
Tahun 2005: Guru dan Dosen (offsite)
- Pasal 67 ayat 4 dan 5.
- UU Nomor 11 tahun
1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda
pegawai (offsite)
- PP Nomor 28 Tahun
2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14
tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
- PP
Nomor 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS
(offsite)
- Perubahan 2.
- PP
Nomor 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS -
(offsite)
- Perubahan 1.
- PP Nomor 32 Tahun
1979: Pemberhentian PNS (offsite)
- PP
Nomor 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian
sementara PNS (offsite)
- KEP/23.2/M.PAN/2/2004:
Penataan Pegawai Negeri Sipil (antara lain: pensiun
dini) - offsite
- Kepmenkeu
No. 478 Tahun 2002: Persyaratan dan besarnya
manfaat tabungan hari tua bagi PNS (offsite)
- Penjelasan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara
dan Reformasi Birokrasi No.
B/1743/M.PAN-RB/5/2013 ; tentang pensiun dini
(offsite)
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara No.
02/SE/1987 tentang batas usia pensiun PNS
(offsite).
Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan
batas usia pensiun dapat dilihat di situs
BAKN.
- Peraturan Pensiun Guru
Besar/Profesor
- Permendiknas
Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia
pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru
Besar/Profesor dan pengangkatan Guru
Besar/Profesor Emeritus (offsite)
- Surat
Edaran Dirjen Dikti 769/E/T/2011:
Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan
fungsional Guru Besar/Profesor (offsite)
- Surat
Edaran Dirjen Dikti 739/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah
menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (offsite)
- Surat
Edaran Dirjen Dikti 306/E/C/2011:
Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah
menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan
pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
(offsite)
- Catatan: (1) Seorang PNS non dosen (yang
tidak memiliki jabatan struktural atau jabatan
fungsional lainnya) menurut aturan akan pensiun
pada usia 56 tahun. (2) Bila alih tugas menjadi PNS
dosen, usia pensiun menjadi menjadi 65 tahun. (3)
Bila diangkat jadi Guru Besar usia pensiunsampai 70
tahun. (4) Jika diperpanjang lagi sebagai Guru
Besar Emeritus bisa sampai 75 tahun.
- Pembebasan Pajak
Impor
- Kepmenkeu
143/KMK.05/1997: Pembebasan bea masuk dan
cukai atas impor barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.
- Perkawinan PNS
- UU 1
Tahun 1974: Perkawinan (offsite)
- PP 53 Tahun 2010:
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (offsite)
Peraturan
Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan
Pelaksanaan PP no. 53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS (offsite)
- PP 45 Tahun
1990: perubahan terhadap PP
10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi PNS (offsite)
- PP 10 Tahun
1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
(offsite)
- PP 9 Tahun
1975: Peraturan Pelaksanaan UU
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (offsite)
- SE
Kepala BKN no. 48 Tahun 1990: Ijin perkawinan dan
perceraian bagi PNS
- SE
Kepala BKN no. 08 Tahun 1983: Ijin perkawinan dan
perceraian bagi PNS
- Pemutakhiran Data PNS
Kemdikbud
- Tahun 2013: MS Workbook pemutakhiran data
PNS di lingkungan Kemdikbud.Workbookini telah
dimodifikasi untuk kepentingan pribadi agar lebih
mudah mengisikan datanya. Silakan unduh format:
MS Excel,
pdf, rar
gabungan.
- Produk hukum yang berkaitan dengan
Badan Layanan Umum (BLU) dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Produk hukum yang berkaitan dengan
DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
- Keputusan Presiden
- 37
Tahun 2012: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat TA 2013 (offsite)
- 72
Tahun 2004: Perubahan atas Keppres No.
42
Tahun 2002, Lampiran
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. (offsite,
lampiran)
- Keputusan Menteri
- 293/KMK.01/2012:
Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada
Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama
Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (offsite)
- 229/KMK.02/2012:
Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013 beserta
lampirannya
(offsite)
- Peraturan Menteri
- 171/PMK.02/2013:
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (lampiran,
offsite).
- 166/PMK.02/2013:
Perubahan Kedua atas Permenkeu no. 32/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2013. Perubahan pertama Permenkeu no. 117/PMK.02/2013
(offsite).
- 163/PMK.05/2013:
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir Tahun Anggaran (offsite).
- 156/PMK.02/2013:
Perubahan Kedua Atas Permenkeu no. 160/PMK.02/2012
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (Dicabut oleh Permenkeu
no. 171/PMK.02/2013
dan dinyatakan tidak berlaku terhitung 01 Januari
2014) (lampiran,
offsite).
- 117/PMK.02/2013:
Perubahan Pertama atas Permenkeu no. 32/PMK.02/2013
(offsite).
- 32/PMK.02/2013:
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
(offsite)
- 29/PMK.02/2013:
Perubahan Atas Permenkeu No. 160/PMK.02/2012
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran beserta lampirannya
(offsite)
- 160/PMK.02/2012:
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanggal 19 Oktober
2012, beserta lampirannya
(offsite).
Sosialisasi
Penyelesaian DIPA 2013: materi
(offsite)
- 190/PMK.05/2012:
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta
lampirannya
(offsite)
- 49/PMK.02/2012:
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2012 (pasal 44
Pengesahan Revisi DIPA), beserta lampirannya
(offsite: 01
02)
- Keputusan Direktur Jendral
- KEP-224/PB/2012:
Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating
Procedures tentang Tata Cara Penerimaan dan
Penatausahaan DIPA Awal Tahun Anggaran 2013
(offsite)
- Peraturan Direktur Jendral
- PER-22/PB/2013:
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri,
dan pegawai tidak tetap (tayangan penjelasan:
pptx
pdf).
(offsite)
- PER-13/PB/2013:
Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT)
Melalui Bank Operasional (offsite)
- PER-12/PB/2013:
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang
Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun
Anggaran 2013 (Berisi Ruang Lingkup dan Batasan
Revisi Anggaran pada DIPA) (offsite)
- PER-1/PB/2013:
Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja atas Setoran
Pengembalian Belanja (offsite)
- PER-55/PB/2012:
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (offsite)
- PER-1/AG/2012:
Petunjuk Pelaksanaan Ralat Otomatis DIPA Tahun
Anggaran 2013 pada Bulan Desember 2012 (offsite)
- PER-49/PB/2012:
Tata Cara Penyampaian Daftar Isian pelaksanaan
Anggaran Petikan kepada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, dan Satuan Kerja, serta
Pengujian Kebenaran Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (offsite)
- PER-47/PB/2012:
Perubahan Atas PerDirjen Perbendaharaan Nomor
PER-15/PB/2012
tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Tahun Anggaran 2012 (offsite)
- PER-15/PB/2012:
Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2012 (offsite)
- PER-41/PB/2011:
Tata cara penerbitan SPM dan SP2D (offsite)
- PER-20/PB/2011:
Tata Cara Pelaksanaan Pengunaan Anggaran melalui
Pemberian Kuasa Antar-Kuasa Pengguna Anggaran
(offsite)
- PER-19/PB/2011:
Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus
Sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan
Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening
Khusus (offsite)
- PER-11/PB/2011:
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau di
sini
(offsite)
- PER-65/PB/2007:
koreksi pembukuan penerimaan dan Lampiran
(offsite)
- PER-66/PB/2005:
Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (offsite)
- Surat Edaran
- S-114/PB/2013:
Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu
minus (offsite)
- Reformasi Birokrasi
- 81 Tahun
2010: Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2015
- Permenpan No 20
Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi
2010-2014
- Permen PAN
dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
- Hasil Reformasi Birokrasi Internal
(RBI) Kemdiknas
- Tayangan
sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi
Jabatan
- Ringkasan
Kegiatan RBI Tahun 2010
- Pedoman
Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS)
- Laporan
Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk
e-Layanan
- Laporan
Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk
e-Layanan
- Laporan Kajian
Manajemen Pengamanan e-Layanan
- Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Ditjen MPDM
- Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Ditjen PMPTK
- Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Ditjen PNFI
- Rekomendasi Infrastruktur
e-Layanan Setjen
- Buku Saku
Budaya Kerja Kemdiknas
- Buku Saku Manajemen
Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas
- Buku Saku
Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis
Kinerja
- Buku Saku
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan
Nasional
- Rancangan Buku
Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu
Kemdiknas
- Rancangan Buku
Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi
Kemdiknas
- Kajian Model
Konseptual Sistem e-Pembelajaran
- Kajian Model
Konseptual Materi e-Pembelajaran
- Kajian Analisis
Sistem Akreditasi Program Studi
- Kajian
Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan
Madrasah
- Kajian Analisis
Sistem Sertifikasi Guru
- Kajian Analisis
Sistem Sertifikasi Dosen
- Kajian Analisis
Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah
- Kajian
Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah
- Materi
sosialisasi dan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) SMK (Tayangan MS PowerPoint: 01
02 03
04 05
06 07
08 09
10 11
12 13
14 15
16 17)
- Pengadaan Barang dan
Jasa
- UU
1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (offsite)
- UU 17 Tahun
2003: Keuangan Negara (offsite)
- UU 18 Tahun
1999: Jasa Konstruksi (offsite)
- PP 92 Tahun 2010:
Perubahan kedua atas PP 29
tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa
konstruksi (offsite)
- PP 59 tahun 2010:
Perubahan atas PP 29 tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(offsite)
- Perpres 35 Tahun
2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (offsite)
- Perpres 54
Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa - lengkap
dengan lampirannya (offsite)
- PP 95 Tahun 2007:
Perubahan ke 7 terhadap Keppres
80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011)
- offsite
- Keppres
61 Tahun 2004: Perubahan ke 1 terhadap Keppres
80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari
2011)
- Keppres
80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari
2011): Penjelasan,
Lampiran
I, Lampiran
II (offsite)
Bahan Pelatihan Keppres
80 Tahun 2003 oleh Bappenas: Materi
1, Materi 2,
dan Standar
Dokumen Pengadaan.
- PP 29 tahun 2000:
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (offsite)
- SE
LKPP 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka
Penanganan COVID-19. (offsite)
- Peraturan tentang
Penerbitan Berkala ilmiah
- Permendiknas
22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah. (versi
scan, offsite)
- SE
Dirjen Dikti 212/E/T/2012: Pedoman
Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah
Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan
dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah
secara elektronik (online). (offsite: Surat
Edaran Dirjen, Panduan
-37,5MB)
- SE
Dirjen Dikti 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti
tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah
secara elektronik. (offsite)
Peraturan
Dirjen Dikti 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi
Terbitan Berkala Ilmiah. (versi
scan, offsite)
- Surat
Edaran Direktur Litabmas no. 271/E5.4/HP/2013:
Akreditasi Berkala Ilmiah Tahun 2013. (offsite)
- SE. Dir.
DP2M 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi
Terbitan Berkala Ilmiah. (offsite)
- Keterbukaan Informasi
Publik
- Undang-undang
No. 25 tahun 2009: Pelayanan Publik (offsite)
- Peraturan
Permerintah No. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan
Undang-undang
No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(offsite)
- Peraturan
Pemerintah No. 61 Tahun 2010: Pelaksanaan
Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (offsite)
- Surat
Edaran Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2011:
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) sebagai
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala oleh badan publik. (offsite)
- Peraturan
Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010: Standar Layanan
Informasi Publik. (offsite)
- Sejarah
panjang perguruan tinggi di Indonesia menuju
BHP dan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah
Konstitusi.
- Keterangan
saksi ahli Prof. Dr. Sofian Effendi dalam Perkara
di Mahkamah Konstitusi No.103/PUU/-X/2012 tentang
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia No 12
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap
UUD NRI 1945 (format ppt,
word
dan pdf)
- Kumpulan Produk Hukum Bidang
Kesehatan/Kedokteran (offsite)
- Permenkes No.028/MENKES/PER/I/2011
tentang Klinik (Situs
1, Situs
2)
- Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
(Situs 1,
Situs
2)
- UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Situs
1, Situs
2)
- UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan
Kimia (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
(Situs
1, Situs
2)
- UU no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
(Situs
1, Situs
2)
- UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok
kesehatan (Situs
1, Situs
2)
- UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras
(Situs
1, Situs
2)
- UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Situs
1, Situs
2)
- Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan
malpratek medik (Situs
1, Situs
2)
- Kode Etik Kedokteran (Situs
1, Situs
2)
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk
PTN
- Surat Edaran Dirjen Dikti 97/E/KU/2013:
Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk
menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah
Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1
reguler.
- Surat Edaran Dirjen Dikti 305/E/T/2012:
Himbauan Dirjen kepada pimpinan PTN untuk tidak
menaikkan SPP pada tahun akademik 2012-2013.
- Program
Magang Dikti
- 2014: Pemberitahuan jadwal pembekalan
Dosen Magang Dikti dan kontrak.
- Pemberitahuan Hasil Seleksi Final,
Pemberitahuan Hasil Seleksi Lengkap, Pedoman
Magang (offsite)
- Jadwal
monev terhadap Program Magang Dikti di PT
Pembina.
- 2013: Pemberitahuan
jadwal pembekalan Dosen Magang Dikti dan kontrak.
- Pemberitahuan
Hasil Seleksi Final, Pemberitahuan
Hasil Seleksi Lengkap, Panduan Gelombang
1 dan Gelombang
2 (offsite: G1
dan G2)
- Surat Edaran Direktur Diktendik No.
831/E4.3/2013: Penetapan dosen magang dan PT
Pembina TA 2013 (offsite: Surat
dan Lampiran)
- Surat Edaran Direktur Diktendik No.
642/E4.3/2013: Tawaran Dosen Magang Gelombang
Kedua (offsite)
- Surat Edaran Direktur Diktendik No.
91/E4.3/2013: Tawaran Dosen Magang (offsite)
- Situs Magang Dikti: Gelombang
1, Gelombang
2, dan Hasil
Seleksi.
- Dokumentasi Magang di UGM: Hymne
Dosen Magang ciptaan Peserta Program Magang
Dikti di UGM tahun 2013 (2,85MB, 128kbps mp3).
Video
saat penutupan di Hotel Patra Jasa Semarang
(33MB 335kbps mp4)
- 2012: Surat
edaran dan Panduan
(offsite)
- Surat Keputusan Direktur Diktendik
No.
655/E4.3/2012: Penetapan dosen magang dan PT
Pembina TA 2012.
- Surat edaran dan jadwal penyerahan peserta
Program Magang Dikti Tahun 2012 kepada PT Pembina
(Surat 1
dan Surat
2)
- Berkas Lengkap: (a) Pengumuman Universitas
Pembina dan Peserta Magang Dikti (docx,
pdf),
(b) Lampiran,
(c) Panduan.
(offsite).
Berkas yang sudah digabung menjadi satu
rar file yang berisi: (a) Panduan Magang, dan
(b) Berkas Pengumuman Magang.Catatan:
Peserta magang cukup unduh berkas rar
file (1,85 MB) yang sudah lengkap ini.
- Pengumuman
Hasil Seleksi Peserta Magang (offsite)
- Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang,
(2) Foto
kegiatan
- Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina
(jadwal koreksi)
- 2011: Surat
Edaran dan Panduan
- Dokumentasi Magang di UGM: (1)
Jadwal
Magang, (2) Foto
kegiatan
- Jadwal Monev
Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal
koreksi)
- Kualifikasi minimum
pejabat
- Untuk jabatan kepala daerah kita
berpedoman pada:
- UU
no. 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah,
membatalkan UU 12
Tahun 2008, UU 32
Tahun 2004, dan UU
08 Tahun 2005, dan diubah oleh Perppu
no. 2 tahun 2014. (offsite)
- UU
no. 22 Tahun 2014: Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota, diubah oleh Perppu
no. 1 Tahun 2014. (offsite)
Persyaratan minimum kepala daerah terdapat di
UU
no. 22 Tahun 2014 pasal 13 butir 1 (c)
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;
- UU no.
17 Tahun 2014: MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
(offsite)
- UU
no. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara.
Naskah
Akademik RUU -nya. (offsite)
K.26-30/V.7-3/99:
Surat Kepala BKN tentang Batas Usia Pensiun (BUP)
PNS yang merujuk pada UU
No. 5 Tahun 2014. (offsite)
- UU
no. 43 Tahun 1999: perubahan atas UU
no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (pdf,
offsite),
dengan kelengkapannya Peraturan
Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
- PP no. 37 Tahun
2009: Dosen (seandainya sebelumnya berprofesi
sebagai dosen PNS harus mengikuti ketentuan Pasal
18).
- Untuk jabatan struktural seperti misalnya dirjen,
kepala unit, dlsb., pada kementerian lain di luar
Kemendikbud tidak ada persyaratan gelar yang diatur
oleh produk hukum. Hal ini menjadi kewenangan pejabat
yang mengangkatnya, rujukan kita pada:
- PP no 63
Tahun 2009: Perubahan atas Peraturan Pemerintah
no. 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (offsite)
- PP
no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP
no. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural. (offsite)
- PP no. 37 Tahun
2009: Dosen (seandainya sebelumnya berprofesi
sebagai dosen PNS harus mengikuti ketentuan Pasal
18).
- 122303/A.A1/KP/2014:
Edaran Sekjen Kemdikbud tentang Kepatuhan Pejabat
Negara Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN).
- 23053/A4/KP/2013:
Edaran Sekjen Kemdikbud tentang PNS yang Menjadi
Pejabat Negara. (offsite)
- Cuti dan Libur Bersama Secara
Nasional
- Tahun
2021: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2021, perubahan kedua atas SKB
Bersama Nomor 4 Tahun 2020. (offsite)
- Tahun
2020: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2020, perubahan atas SKB
Bersama Nomor 1 Tahun 2019. (offsite)
Tahun
2020: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2020. (offsite)
- Tahun
2019: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2019. (offsite)
- Tahun
2018, revisinya.
- Libur Pilkada (Pemilihan
Kepala Daerah di Indonesia): Keppres
Nomor 3 Tahun 2017. (offsite)
- Tahun 2017
- Tahun 2014 (offsite).
Kepres 3
Tahun 2014: Penetapan tanggal 21 November sebagai
Hari Ikan Nasional. (offsite)
- Tahun 2012 (offsite)
Kompensasi Keterlambatan
Penerbangan
Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari
email yang berasal dari milis:
To: DiktiGroup@yahoogroups.com
From: fitrith@hotmail.com
Date: Tue, 14 Jul 2009 14: 47: 57 +0000
Subject: [DG] Re: Minta Informasi
|