Diplomasi Munafik ala Yahudi
Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel

Paul Findley
(mantan anggota Kongres AS)

DUA PULUH SATU
NASIB BANGSA PALESTINA

Hakikat konflik Arab-Israel telah dipahami secara keliru selama bertahun-tahun sebab Israel berhasil melukiskannya sebagai perselisihan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Dalam kenyataannya, inti konflik itu jauh lebih terbatas dan lebih bersifat pribadi. Inti konflik itu terletak pada upaya Zionis untuk merebut tanah dan rumah-rumah bangsa Palestina; suatu kampanye tak kenal belas kasihan yang terus berlanjut hingga hari ini. Dimensi Arab yang lebih luas merupakan akibat sampingan. Usaha-usaha perdamaian tampaknya akan tetap tidak efektif kecuali jika hakikat konflik itu dipahami --dan diakui-- di Amerika Serikat.


OMONG KOSONG

"Pada kenyataannya, masalah Arab Palestina merupakan akibat dari konflik yang tumbuh dari ketidaksediaan Arab untuk menerima adanya sebuah Negara Yahudi di Timur Tengah." --AIPAC,1992

FAKTA

Bangsa Palestina adalah jantung dan jiwa dari konflik Arab Israel. Bangsa Palestinalah yang pada 1948 dan sekali lagi pada 1967 kehilangan rumah-rumah dan tanah mereka, bisnis dan ladang mereka, kebun-kebun zaitun dan sitrus mereka karena direbut orang-orang Israel.1 Banyak di antara mereka dan keturunan mereka yang menjadi pengungsi sekarang ini.

Orang-orang yang putus asa dan marah inilah yang menjadi inti "masalah" Israel di Timur Tengah. Mereka telah disatukan dalam kebencian terhadap Israel bersama hampir 2 juta orang Palestina lainnya yang hidup di bawah pendudukan militer Israel sejak 1967.2

Kedudukan sentral bangsa Palestina itu diakui benar oleh para perintis Zionis. Sebagaimana dikatakan oleh David Ben Gurion, perdana menteri Israel yang pertama, pada 1936: "Kami dan mereka [orang-orang Palestina] menginginkan hal yang sama: kami berdua menginginkan Palestina. Dan itulah konflik yang mendasar."3


OMONG KOSONG

"Degenerasi Majelis [Umum PBB] telah mencapai kedalaman sedemikian rupa sehingga setiap usulan, bahkan yang paling tak masuk akal sekali pun, mendapatkan restunya... Ketika suara Arab-Soviet dianggap tidak mencukupi, mereka menambahnya dengan suara-suara dari pihak-pihak yang berusaha untuk menyatu dengan negara-negara Arab dan pihak-pihak yang menyerah pada tindak pemerasan minyak." --Yigal Allon, menteri luar negeri Israel, 19744

FAKTA

Israel telah berjuang keras selama bertahun-tahun untuk mendiskreditkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama karena PBB telah menjadi pihak pertama yang memaklumi hakikat konflik Israel-Palestina. Pada 1969 Majelis Umum PBB mengambil langkah besar dengan mengubah persepsi dunia atas konflik tersebut. Ia mengeluarkan sebuah resolusi yang mengakui bangsa Palestina sebagai suatu bangsa tersendiri dan menegaskan "hak-hak mereka yang tak dapat dicabut." Resolusi 2535 mencatat bahwa majelis mengakui "bahwa para pengungsi Arab Palestina muncul akibat penolakan atas hak-hak mereka yang tak dapat dicabut di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal." Amerika Serikat ada di antara dua puluh dua negara yang memberikan suara menentang resolusi itu.5

Dikeluarkannya resolusi itu menandai awal pengakuan dunia atas bangsa Palestina sebagai bangsa yang dicabut hak-hak dasarnya menurut hukum internasional.6 Sebelumnya Majelis dan sebagian besar pemerintahan non-Arab memusatkan perhatian pada bangsa Palestina sebagai individu-individu pengungsi dan korban perang. Inilah sikap yang dengan gencar didukung Israel, yang telah lama berketetapan untuk memperlakukan orang-orang Palestina sebagai individu-individu dan bukan sebagai bagian dari suatu komunitas --sebagaimana orang-orang Yahudi tidak diakui sebagai suatu komunitas di Eropa Timur pada peralihan abad yang lalu.7

Resolusi-resolusi Majelis selanjutnya antara 1970 dan 1974 menetapkan hak-hak mendasar bangsa Palestina. Majelis mengakui bahwa "rakyat Palestina mempunyai hak yang sama dan boleh menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa" (Resolusi 2672);8 menegaskan "keabsahan perjuangan bangsa yang berada di bawah kekuasaan penjajah dan pihak asing, [yang] mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri untuk merebut kembali hak itu dengan segala sarana yang mereka miliki" (Resolusi 2649);9 dan menyatakan bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dari bangsa Palestina itu mencakup pertalian antara hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hak kaum pengungsi untuk kembali (Resolusi 3089).10

Dikeluarkannya resolusi-resolusi ini menjadi landasan hukum dan moral bagi perjuangan Palestina sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dalam kata-kata ilmuwan Palestina Ghayth Armanazi: "Bangsa Palestina kini sepenuhnya didukung oleh masyarakat dunia dengan empat hak utama: hak untuk kembali, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk berjuang dan menerima bantuan dalam perjuangan mereka."11

Amerika Serikat bersatu dengan Israel dalam memberikan suara melawan semua resolusi sebelumnya. Namun, Washington seraca rutin mendukung resolusi-resolusi yang menawarkan kepada orang-orang Palestina untuk kembali atau menerima kompensasi, seperti yang mula-mula dirumuskan dalam Resolusi Majelis Umum 194 pada 1948. Resolusi itu menetapkan bahwa "para pengungsi yang ingin kembali ke rumah-rumah mereka dan hidup damai dengan tetangga-tetangga mereka akan diizinkan untuk kembali secepatnya, dan bahwa kompensasi harus dibayarkan atas rumah dari orang-orang yang memilih untuk tidak kembali dan atas kehilangan atau kerusakan rumah itu."12 Amerika Serikat menegaskan kembali dukungannya pada rumusan kembali-atau-kompensasi sampai 12 Mei 1992.13 Perbedaan antara rumusan itu dan rumusan yang digunakan dalam Resolusi 3089 adalah bahwa yang terakhir ini menegaskan bahwa bangsa Palestina mempunyai "hak" untuk kembali.

Penunjang terakhir dalam posisi Palestina adalah pengakuan Majelis Umum atas Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil bangsa Palestina" pada 1974.14 Amerika Serikat juga menentang resolusi ini.15 Dua minggu kemudian, pertemuan negara-negara Arab di Rabat, Maroko, menetapkan Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "satu-satunya wakil sah" dan suara bangsa Palestina.16

Kementerian Luar Negeri akhirnya berselisih dengan Israel pada 12 November 1975, dengan menyatakan secara terbuka bahwa "dalam banyak hal, dimensi Palestina mengenai konflik Arab-Israel merupakan inti konflik itu. Resolusi terakhir... tidak akan mungkin kecuali jika persetujuan yang menentukan status yang adil dan permanen bagi orang-orang Arab yang mengganggap diri mereka sebagai bangsa Palestina disepakati.18 Deklarasi Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Masalah Timur Dekat, Harold H. Saunders, ini merupakan pernyataan resmi AS pertama yang panjang mengenai Palestina.19

Kabinet Israel mengemukakan "kritik tajam" pada pernyataan Saunders, dengan menuduh bahwa pernyataan tersebut mengandung "banyak ketidaktelitian dan distorsi."20 Kegemparan di Israel akibat pernyataan itu demikian hebatnya sehingga Menteri Luar Negeri Henry Kissinger menyatakan Dokumen Saunders, sebagaimana dokumen itu kemudian dikenal, sebagai "latihan akademis dan teoretis" --meskipun Kissinger sendiri telah secara cermat meninjaunya.21 Orang-orang Arab untuk sementara terlambung semangatnya oleh pernyataan itu namun segera menyadari bahwa pernyataan tersebut tidak membuktikan adanya pergeseran dalam posisi AS.22

Dokumen Saunders menjadi patokan penting dalam konflik Arab-Israel. Setelah ini, untuk pertama kalinya para analis AS mulai menganggap orang-orang Palestina sebagai suatu bangsa, bukan melalui fungsi mereka atau situasi mereka sebagai pengungsi, teroris, atau penduduk Arab yang dijajah.


OMONG KOSONG

"Tuduhan 'rasisme' anti-Arab adalah serangan murahan." --Hyman Bookbinder, mantan wakil Komite Yahudi Amerika,198723

FAKTA

Ketika dunia mulai memahami bahwa bangsa Palestina merupakan inti dari konflik Arab-Israel, para pemimpin dan propagandis Israel berusaha mengecilkan arti dan tidak memanusiakan orang-orang Palestina. Kecenderungan ini semakin gencar setelah Partai Likud sayap kanan meraih kekuasaan pada 1977, ketika bahkan kosakata para pemimpin Israel menjadi penuh dengan ucapan-ucapan rasis yang terbuka mengenai orang-orang Palestina.

Perdana Menteri Menachem Begin menyamakan orang-orang Palestina dengan "hewan berkaki dua."24 Penggantinya, Yitzhak Shamir, membandingkan seorang Palestina dengan seekor "lalat"25 dan seekor "belalang."26 Shamir bahkan melangkah demikian jauh dengan menyebut orang-orang Palestina, sebuah bangsa yang telah hidup selama berabad-abad di tanah Palestina, sebagai "para penyerang asing yang brutal dan liar di Tanah Israel yang dimiliki oleh bangsa Israel, dan hanya oleh mereka."27 Rafael Eitan, kepala staf militer Israel semasa Invasi Lebanon pada 1982, menambahkan: "Ketika kami telah mendiami tanah itu, semua orang Arab akan berlari mengelilinginya seperti coro-coro yang mabuk di dalam sebuah botol."28

Eitan di kemudian hari mendirikan partai Tsomet (Persimpangan Jalan) sayap kanan yang diabdikan untuk "memindahkan" orang-orang Palestina, yang dicapnya baik dan buruk --"yang buruk harus dibunuh, yang baik dideportasi."29 Faksi Tsomet Eitan melonjak popularitasnya dalam pemilihan tahun 1992, melipatkan empat kali perwakilannya sehingga secara mengesankan mendapatkan total delapan kursi di Knesset.

Para pemimpin Partai Buruh yang telah lama berkuasa juga berulangkali berusaha untuk menyangkal eksistensi bangsa Palestina. Pada 1969 Perdana Menteri Levi Eshkol menegaskan: "Apa itu bangsa Palestina? Ketika saya datang ke sini terdapat 250.000 orang non-Yahudi --terutama Arab dan Badui. Yang ada hanyalah gurun pasir-- lebih dari terbelakang. Tidak ada apa-apa."30

Beberapa bulan kemudian Golda Meir, yang menggantikan Eshkol, berkata: "Kapan ada bangsa Palestina dengan negara Palestina? Wilayah itu adalah Syria Selatan sebelum Perang Dunia Pertama, dan kemudian menjadi Palestina termasuk Yordania. Tampaknya tidak ada bangsa Palestina itu, jadi tidak benar kami datang dan melempar mereka keluar serta mengambil negeri itu dari tangan mereka. Mereka tidak ada."31

Shimon Peres, perdana menteri pada pertengahan 1980-an, juga menulis sebuah buku yang diterbitkan pada 1970: "Negeri itu sebagian besar berupa gurun pasir kosong, dengan hanya beberapa kelompok pemukiman Arab."32

Sejumlah orang Israel masih mempertahankan pendapat ini. Pada 1988 ekstremis Rabbi Meir Kahane, pendiri Liga Pertahanan Yahudi militan dan kini telah meninggal, menulis dalam sebuah iklan di The New York Times: "Tidak ada yang disebut sebagai 'bangsa Palestina' itu... Orang-orang Palestina itu tidak ada."33

Dengan menggambarkan orang Palestina sebagai lebih rendah dari manusia, Israel mengisyaratkan bahwa tidak soal sekejam apa pun mereka bertindak, orang-orang Palestina tidak pantas menerima yang lebih baik.34

Catatan kaki:

1 Morris, The Birth of the Palestinian Problem, 155, 179; Don Pertz, "The Arab Refugee Dilemma;" Foreign Affairs, Oktober 1954. Juga lihat Cattan, Jerusalem; Segev, 2949; Khalidi, All That Remains.

2 Walid Khalidi, "The Palestinian Problem: An Overview," Journal of Palestine Studies, Musim Gugur 1991, 5-6.

3 Shlaim, Collusion across the Jordan, 16.

4 Medzini, Israel's Foreign Relations, 3:113-34.

5 Resolusi 2535B (XXIV). Teks itu terdapat dalam Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 1: 74-75.

6 Mallison dan Mallison, The Palestinian Problem in International Law and World Order, 190.

7 McDowall, Palestine and Israel, 189.

8 Resolusi 2672C (XXV). Teks itu terdapat dalam Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 1: 80-81.

9 Resolusi 2649 (XXV). Teks itu terdapat dalam ibid., 78-79. Untuk pembahasan mengenai hak pertahanan diri, lihat Quigley, Palestine and Israel, 189-97.

10 Resolusi 3089D (XXVBI). Teks itu terdapat dalam Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 1: 102. Juga lihat Hirst, The Gun and the Olive Branch, 332.

11 Ghayth Armanazi, "The Rights of the Palestinians: The International Definition," Journal of Palestine Studies, Musim Semi 1974, 94-95.

12 Resolusi 194 (111). Teks itu terdapat dalam New York Times, 12 Desember 1948; Kementerian Luar Negeri AS, A Decade of American Foreign Policy 1940-1949, 851-53; Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 1: 15-16; Medzini, Israel's Foreign Relations, 1: 116-18. Majelis Umum mengulangi rumusan bagi bangsa Palestina untuk kembali atau diberi kompensasi sembilan belas kali dalam resolusi-resolusi selanjutnya antara 1950 dan 1973, biasanya dengan menggunakan bahasa "mengizinkan kembalinya bangsa Palestina yang terusir;" lihat Resolusi 394,818,916,1018,1191,1215,1465,1604,1725,1865,2052,2154,2341, 2452, 2535, 2672, 2792, 2963, 3089.

13 Washington Times, 14 Mei 1992.

14 Resolusi No. 3210 (XXIX). Teks itu terdapat dalam Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 1: 109.

15 Paul Hoffman, New York Times, 15 Oktober 1974. Juga lihat Cobban, The Palestinian Liberation Organization, 62-63; Hart, Arafat, 408-13; Hirst, The Gun and the Olive Branch, 355; Sheehan, The Arabs, Israelis, and Kissinger, 151- 53.

16 Abu Iyad, My Home, My Land, 146. Teks pernyataan mereka terdapat dalam "Arab Documents on Palestine and the Arab-Israeli Conflict," Journal of Palestine Studies, Musim Dingin 1975,177-78; Yodfat dan Amon- Ohanna, PLO, 180

18 Sheehan, The Arabs, Israelis, and Kissinger, 213; Quandt, Decade of Decisions, 279. Juga lihat Marwan R. Bubeiry, "The Saunders Document," Journal of Palestine Studies, Musim Gugur 1978, 28-40. Teks itu terdapat dalam Lukacs, The Israel-Palestinian Conflict, 61-65, dan Yodfat dan Arnon-Ohanna, PLO, 192-95.

19 Yodfat dan Amon-Ohanna, PLO, 109.

20 New York Times, 17 November 1975.

21 Sheehan, The Arabs, Israelis, and Kissinger, 213; Quandt, Decade of Decisions, 278.

22 Quandt, Decade of Decisions, 279.

23 Bookbinder dan Abourezk, Through Different Eyes, 203.

24 Jansen, The Battle of Beirut, 126; Schiff dan Ya'ari, Israel's Lebanon War, 218.

25 Glenn Frankel, Washington Post, 29 Maret 1988.

26 Reuters, New York Times, 1 April 1988.

27 Associated Press, 6 Februari 1989.

28 David K. Shipler, New York Times, 14 April 1983; David K. Shipler, Arab and Jew, 235.

29 Peretz Kidron, "Rabin's Balancing Act Threatens His Commitment to Peace," Middle East International, 10 Juli 1992.

30 Newsweek, 17 Februari 1969, dikutip dalam Said dan Hitchens, Blaming the Victims, 241.

31 Hirst, The Gun and the Olive Branch, 264, mengutip Sunday Times (London), 15 Juni 1969. Untuk penjelasan mengenai pendapat Meir, lihat Aronson, Conflict and Bargaining in the Middle East, 108-9. Juga lihat Cooley, Green March, Black September, Bab 9; Ibrahim Abu-Lughod, "Territorially-Based Nationalism and the Politics of Negation," dalam Said dan Hitchens, Blaming the Victims.

32 Peres, David's Sling, 249.

33 Meir Kahane, "No Jewish Guilt!" New York Times, 2 Februari 1988.

34 Lihat Tillman, The United States in the Middle East, Bab 5, untuk pembahasan penuh wawasan mengenai sikap resmi Israel terhadap orang-orang Palestina.


Diplomasi Munafik ala Yahudi -
Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel oleh Paul Findley
Judul Asli: Deliberate Deceptions:
Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship by Paul Findley
Terbitan Lawrence Hill Brooks, Brooklyn, New York 1993
Penterjemah: Rahmani Astuti, Penyunting: Yuliani L.
Penerbit Mizan, Jln. Yodkali No. 16, Bandung 40124
Cetakan 1, Dzulhijjah 1415/Mei 1995
Telp.(022) 700931 Fax.(022) 707038
 
Indeks artikel kelompok ini | Disclaimer
ISNET Homepage | Pustaka Online Media

Dirancang oleh MEDIA, 1997-2001.
Hak cipta © dicadangkan.