la Family - Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Perlu

#
UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

dikumpulkan dari berbagai sumber di internet
untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien
dan menambah percepatan kemajuan Indonesia tercinta ...

##
Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Perlu
oleh Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.
(Sekretaris DPT Ditjen Dikti)

### 1. Mengapa Perguruan Tinggi harus Mandiri/Otonom?

- Perguruan Tinggi sebagai salah satu pilar bangsa/negara ' otonomi untuk mencari kebenaran
- Perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat (moral force) ' harus otonom
- PT mengemban misi dan tanggung jawab jangka panjang pada masyarakat:
  - Mencari kebenaran, membangun budaya dan peradaban bangsa
  - Menciptakan dan mentransfer ilmu pengetahuan
  - Menggali dan menjawab masalah dalam masyarakat berdasar kebebasan mimbar akademik, kebenaran dan metode ilmiah ' harus otonom
- PT otonom bisa lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan di masyarakat karena pengambilan keputusan yang singkat dan fleksibel
- PT Otonom umumnya lebih efisien dan entrepreneurial
- Tapi: Otonomi HARUS disertai dengan Akuntabilitas
- Otonomi PTN BUKAN privatisasi karena Pemerintah tetap bertanggung jawab mensubsidi
- Otonomi PTN BUKAN Liberalisasi karena Pemerintah tetap mengatur dan melindungi akses masyarakat serta tidak menyerahkan pada mekanisme pasar.

### 2. Tinjauan Sejarah

- Prof. Soepomo, 1950, Pendidikan Dalam Djaman Kemerdekaan dan Kedaulatan (tahun 1945-1955) Pembentukan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UU, tahun 1950 No,IV dan UU, tahun 1954 No,VII):

  > > "... bahwa universitas di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan hukum (mempunyai rechtpersoonlijkheid)."

- Mr.Sunaria Kalapaking, (ibid):

  > "... Universitas milik Negara (PTN) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdi terhadap ilmu pengetahuan."

- Langkah Indonesia memberikan otonomi PTN dalam bentuk BHMN telah menjadi kiblat praktek baik (best practice) bagi banyak Negara (termasuk Jepang - 2004 dan Perancis - 2007)

### 3. Praktek internasional

- Peringkat World Class university didominasi oleh PT Otonom
- Kemajuan yang telah dicapai PT BHMN sbg bukti
- Magna Charta Universitatum (1998):

  > > > "The university is an autonomous institution at the heart of societies ..."

- Komisi Uni Eropa (2006):

  > "Universities will not become innovative and responsive to change unless they are given real autonomy ..."
  > "......In return for being freed from over-regulation and micro- management, universities should accept full institutional accountability to society at large for their results."

- Rekomendasi 1762 dari Parliamentary Assembly of the Council of Europe (30/06/2006):

  > Art4 "...The Assembly reaffirm the right to academic freedom and University autonomy..."
  > Art 11 "Accountability, transparency and quality assurance are pre- conditions....."

### 4. Lingkup Otonomi

- Otonomi akademik: mengembangkan program akademiknya sendiri (mengacu pada standar nasional, dievaluasi eksternal melalui akreditasi)
- Otonomi non-akademik:
  - Organisasi dan tata kelola
  - Kepegawaian
  - Keuangan
  - Pengelolaan sumberdaya
  - Memerlukan bentuk badan hukum nirlaba

#### 4.a. Otonomi Organisasi/Tata Kelola

- Prosedur pemilihan (selection) pimpinan
- Kriteria pemilihan (selection) pimpinan
- Penghentian pimpinan
- Masa jabatan pimpinan
- Unsur anggota MWA dari luar PT
- Pengambilan keputusan hal-hal akademik
- Pembentukan badan hukum

#### 4.b. Otonomi Keuangan

- Siklus penganggaran pendanaan publik
- Bentuk pendaan publik
- Boleh berhutang
- Luncuran sisa anggaran
- Kepemilikan aset
- Penetapan SPP

#### 4.c. Otonomi Kepegawaian

- Prosedur rekrutmen dosen
- Prosedur rekrutmen karyawan/tendik
- Gaji dosen
- Gaji tendik
- Promosi dosen
- Promosi karyawan
- Pemberhentian dosen
- Pemberhentian karyawan

#### 4.d. Otonomi Akademik

- Penentuan jumlah mahasiswa
- Seleksi mahasiswa baru (berbagai jenjang)
- Pembukaan program studi (berbagai jenjang)
- Penutupan program studi
- Bahasa pengantar
- Sistem penjaminan mutu eksternal
- Pemilihan lembaga akreditasi
- Kurikulum program

### 5. Ciri PTN Badan Hukum

- Ciri PTN BH (dalam bentuk badan hukum nirlaba):
  - Milik negara (tidak dibagi dalam saham, tak dapat diperjual belikan),
  - kekayaan dipisahkan dari negara (kecuali tanah),
  - tata kelola mandiri,
  - kepegawaian sbg karyawan perguruan tinggi,
  - akuntabilitas pada pemerintah dan publik,
  - Bukan privatisasi/liberalisasi: Tetap ada pendanaan oleh pemerintah untuk menjamin akses ke perguruan tinggi (dalam bentuk hibah, subsidi pendidikan tingi, bantuan sosial - baik secara langsung, penugasan negara, atau melalui mahasiswa)

back to: home | topic index

Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D.
Peneliti Sumberdaya Air
di Laboratorium Hidraulika
Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Jln. Grafika 2, Yogyakarta 55281, INDONESIA
Tel: +62 (274)-545675, 519788, Fax: +62 (274)-545676, 519788